TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama DPRD setempat terus melakukan langkah strategis untuk memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Upaya ini dilakukan agar pembangunan di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat berjalan optimal seiring meningkatnya kebutuhan infrastruktur.
Wakil Ketua DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi langsung dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Tujuannya untuk menyampaikan kondisi fiskal daerah yang dinilai masih sangat terbatas untuk mendorong percepatan pembangunan.
Menurut Yusuf, kunjungan tersebut dilakukan bersama Bupati PPU guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan anggaran daerah, terutama dalam mendukung PPU sebagai wilayah strategis nasional.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan porsi pendanaan yang lebih besar dibanding daerah lainnya.
”Kami ke Dirjen Kemenkeu bersama bupati, melobi-lobi, kami juga ke Kepala Bappenas,” ungkap Yusuf, Rabu (26/11/2025).
”Disampaikan agar PPU yang masuk kawasan pembangunan strategis nasional mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat,” lanjutnya.
Yusuf membeberkan bahwa keuangan daerah saat ini berada dalam kondisi tertekan akibat perubahan kebijakan fiskal.
Salah satunya terkait pemotongan ruang fiskal daerah hingga 50 persen mulai tahun 2026.
Padahal, Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten PPU tahun 2025 mencapai Rp965 miliar.
Namun dengan adanya kebijakan pemotongan tersebut, ruang belanja pemerintah daerah menjadi semakin sempit untuk menjalankan berbagai program prioritas.
”DBH kita di 2025 itu sebesar Rp965 miliar, dan memang ada regulasi sehingga terpotong 50 persen,” jelas Yusuf.
”Itu berpengaruh sehingga ada beberapa program yang tidak terlaksana karena minimnya anggaran yang dimiliki PPU,” tambahnya.
Dampak dari keterbatasan anggaran tersebut membuat sejumlah rencana pembangunan harus ditunda.
Padahal, sebagai daerah penyangga IKN, kebutuhan fasilitas publik, infrastruktur, hingga pelayanan masyarakat dinilai semakin meningkat.
Meski menghadapi tantangan, Yusuf tetap mengharapkan adanya hasil positif dari pertemuan dengan kementerian.
Ia menegaskan pentingnya dukungan pendanaan pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan di PPU dapat berjalan beriringan dengan pembangunan IKN.
”Mudahan pertemuan kita ada hasil dari Kemenkeu,” tutupnya.
(Advertorial)
Status Penyangga IKN, DPRD PPU Minta Pemerintah Pusat Tambah Alokasi Anggaran
