TITIKNOL.ID, PENAJAM – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Mahyudin menilai kondisi keuangan daerah masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Menurutnya, roda ekonomi PPU masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dana Bagi Hasil (DBH), sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari optimal.
“PPU ini sangat bergantung pada DBH, kalau PAD tidak seberapa. Justru digenjotnya memang dari situ, karena pusat sebenarnya ingin daerah itu bisa mandiri,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Menaikkan PAD juga, katanya, tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, seperti lewat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meskipun sektor tersebut berpotensi memberi pemasukan lebih besar.
“Kalau tiba-tiba juga, ini masyarakat akan syok,” lanjut Mahyudin.
Meski begitu, ia menekankan pemerintah daerah perlu mulai menyiapkan langkah terukur. Sebab hingga kini belum ada kepastian apakah kebijakan pemangkasan transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan akan berhenti atau justru berlanjut pada tahun depan.
“Kalau kita tidak ambil langkah, kita tidak pernah tahu kapan pemangkasan TKD disetop. Karena jika itu terus berlanjut artinya daerah terpukul,” tegasnya.
Mahyudin mendorong pemda mencari sumber pendapatan lain agar pembangunan tetap berjalan dan PPU dapat bergerak menuju kemandirian fiskal.
(TN01/Advertorial)
