TITIKNOL.ID, PENAJAM – Ketergantungan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Dana Bagi Hasil (DBH) mendorong perlunya langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu opsi yang dinilai memiliki potensi adalah penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin mengatakan upaya tersebut tetap harus dilakukan melalui proses bertahap, mulai pemetaan objek pajak hingga sosialisasi ke masyarakat agar tidak menimbulkan kejutan atau penolakan.
“Dari sektor pajak, PBB misalnya, terutama investasi yang memiliki izin dan terdaftar. Kalau belum dibayar, ya harus ditagih, termasuk dendanya,” ujar Mahyudin, Kamis (27/11/2025).
Menurut dia, potensi penerimaan daerah cukup besar apabila pemerintah lebih sigap dan sistematis dalam pendataan.
Ia mencontohkan sektor hiburan malam yang menurutnya juga layak masuk radar optimalisasi pajak.
Selain itu, banyak bangunan yang mengalami perubahan fisik tanpa dilaporkan, sehingga tidak tercatat dalam basis data nilai pajak.
“Misalnya awalnya ukuran bangunan 6×10, tiba-tiba nambah dapur atau nambah satu lantai. Itu harusnya dilaporkan karena nilai PBB otomatis berubah,” jelasnya.
Ia menambahkan, indikator perkembangan wilayah juga dapat digunakan sebagai dasar penyesuaian, seperti kawasan yang kini menggunakan jalan rigid dibanding sebelumnya berupa agregat.
“Kenaikan tidak bisa juga pukul rata. Kalau jalannya masih gang kecil mungkin belum layak. Tapi kalau pemukiman berkembang, bangunan bertambah, fasilitas meningkat, mestinya ada penyesuaian. Itu potensi yang harus digali untuk menghidupi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU saat ini diketahui tengah mengkaji rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan PBB. Pemerintah masih mempelajari pola terbaik yang bisa diterapkan tanpa membebani masyarakat.
(TN01/Advertorial)
