Dana Transfer Pusat Anjlok Drastis, Kaltim Dipaksa Bertahan. Gubernur Jamin Tiga Sektor Prioritas Rakyat Ini Aman, Tapi Anggaran Lain Semakin ‘Terkikis’ Habis
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terpaksa melakukan penyesuaian drastis terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Proyeksi anggaran merosot tajam sebesar Rp6,19 triliun dari rencana awal, memaksa Pemprov melakukan perampingan besar-besaran terhadap sejumlah pos yang dianggap tidak mendesak.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjelaskan bahwa pemangkasan ini adalah langkah wajib untuk menjaga optimalisasi anggaran sesuai dengan kemampuan fiskal daerah yang tertekan.
Salah satu yang dirampingkan adalah perjalanan dinas dan belanja makan minum.
Perjalanan dinas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dirampingkan, dipangkas.
“Sampai lebih 66 persen,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud yang dikutip Titiknol.id pada Senin (1/12/2025) di Samarinda .
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud mengakui bahwa perampingan ini akan berdampak pada sejumlah program yang belum dapat terakomodasi pada tahun 2026.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas konsekuensi yang timbul.
Namun, Gubernur Rudy Mas’ud menjamin standar pelayanan minimum masyarakat tetap terjaga.
Tiga sektor prioritas yang menjadi fokus utama tidak akan terdampak pemangkasan, bahkan sebagian anggarannya akan ditingkatkan:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur Pelayanan Dasar
“Tiga sektor prioritas yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar tidak terdampak pemangkasan. Bahkan sebagian akan kita tingkatkan,” tegasnya.
Sementara sektor-sektor lainnya akan mengalami perampingan yang lebih dalam untuk memastikan efisiensi anggaran.
PAD Melebihi Transfer Pusat
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud merincikan postur APBD 2026 yang disepakati bersama DPRD Kaltim: total pendapatan daerah sebesar Rp14,25 triliun dan total belanja daerah Rp15,15 triliun.
Ia menyoroti bahwa Kaltim semakin menunjukkan kemandirian fiskal yang kokoh melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp10,75 triliun.
Angka ini jauh melampaui pendapatan transfer dari pusat yang hanya Rp3,13 triliun, setelah mengalami pemotongan sekitar 66,39 persen.
“Setelah disetujui, Rancangan APBD 2026 ini akan kita bawa ke Kemendagri untuk dievaluasi,” terangnya.
Dana Bagi Hasil Anjlok 73 Persen
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa koreksi penerimaan yang drastis terjadi dari kesepakatan awal Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun.
Penurunan terbesar bersumber dari pendapatan transfer pusat yang anjlok Rp6,19 triliun.
“Tekanan fiskal ini menuntut strategi penutupan celah pendanaan, termasuk optimalisasi sumber pendapatan lain yang sah,” jelas Sri.
Tekanan fiskal ini terlihat jelas pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang merosot hingga 73,15 persen, yaitu dari Rp6,06 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp1,62 triliun di tahun 2026.
Dalam pandangan umum, empat fraksi besar DPRD Kaltim, Golkar, Gerindra, PDIP, dan PKB, sepakat mendesak kebijakan fiskal yang efisien dan tetap pro-rakyat.
Fraksi Golkar (melalui Syahariah Mas’ud) menyoroti estimasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2025 sebesar Rp900 miliar yang dinilai terlalu kecil.
Mereka meminta potensi SILPA yang bisa mencapai Rp2 triliun dikonsolidasikan.
Fraksi Gerindra (melalui Abdul Rakhman Bolong) mendesak peningkatan PAD melalui peninjauan aset daerah dan pengawasan distribusi BBM industri, sekaligus menjamin program pelayanan dasar (seperti Gratispol dan Jospol) aman dari pemangkasan.
Fraksi PDIP (melalui Sugiyono) menyoroti dominasi belanja operasional.
Dari total belanja Rp15,15 triliun, hanya Rp1,6 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan fisik.
Ia menilai belanja modal yang minim membuat dampak pembangunan ke masyarakat belum optimal.
Fraksi PKB (melalui Abdurrahman KA) meminta strategi peningkatan target PAD sebesar Rp10,75 triliun harus inovatif dan tidak membebani masyarakat lewat kenaikan pajak atau retribusi. (*)
