TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pengelolaan Pelabuhan Speedboat Penajam bakal beralih ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur mulai 2026.
Dampaknya, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tak lagi bisa menarik retribusi dari pelabuhan tersebut.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) PPU, Andy Sunra Satriadi Sumaryo, mengatakan peralihan kewenangan itu dilakukan setelah Pemkab PPU menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada Pemprov Kaltim. Hal itu agar revitalisasi dermaga bisa segera dilakukan.
“Dengan pengelolaan di tangan provinsi, pembenahan dermaga bisa dilakukan. Harapannya wajah pelabuhan yang selama ini terkesan kumuh dan semrawut bisa berubah,” ujarnya, Selasa (23/12/2025).
Sunra mengakui, peralihan tersebut otomatis membuat PPU kehilangan pendapatan dari retribusi dermaga speedboat. Selama ini, retribusi pelabuhan itu menyumbang sekitar Rp180 juta hingga Rp200 juta per tahun ke kas daerah.
“Kalau pendapatan berkurang, itu sudah pasti. Tapi kami berencana mengoptimalkan sumber pendapatan lain, seperti dari pengelolaan Pasar Induk dan lainnya,” katanya.
Lanjutnya, PPU sebenarnya masih memiliki peluang besar dari sektor lain, termasuk Pelabuhan Buluminung yang ke depan akan terus dikembangkan.
Peralihan aset pelabuhan ini disebut sebagai bagian dari upaya mempercantik wajah PPU, terlebih sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. Selama ini, rencana revitalisasi terkendala keterbatasan anggaran daerah.
“Kita sudah lama ingin melakukan revitalisasi, tapi anggaran belum memadai. Lewat peralihan aset, pembangunan dermaga bisa dibiayai APBD provinsi,” jelas Sunra.
Pengelolaan Pelabuhan Speedboat Penajam oleh Pemprov Kaltim berjalan mulai 2026, sementara revitalisasi direncanakan berjalan pada 2027. Tahun 2025 pengelolaan masih berada di tangan Pemkab PPU.
“Kita ingin dermaga ini lebih manusiawi dan pelayanannya meningkat. Tahun depan sudah beralih ke provinsi,” tandasnya.
(TN01)
