Gairah demokrasi akankah bakal luntur? Ratusan mahasiswa Unikarta kepung gedung DPRD, tegaskan rakyat tak boleh kehilangan hak suaranya dalam Pilkada!
TITIKNOL.ID, TENGGARONG – Gedung DPRD Kutai Kartanegara di Jalan Wolter Monginsidi, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, mendadak menjadi pusat perhatian pada Senin (19/1/2026) pagi menjelang siang.
Ratusan mahasiswa dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) mengepung pelataran gedung wakil rakyat tersebut untuk menyuarakan penolakan keras terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Massa yang datang dengan balutan almamater ungu kebanggaan mereka tampak memenuhi area pintu masuk.
Suasana kian memanas namun tetap tertib saat berbagai spanduk dan selebaran tuntutan dibentangkan.
Pesan yang dibawa jelas: wacana Pilkada tidak langsung adalah ancaman nyata bagi kedaulatan mandat rakyat dan nilai-nilai demokrasi.
Di bawah pengagaan ketat aparat gabungan Polri, Satpol PP, dan petugas pengamanan dalam (Pamdal), satu per satu orator naik ke panggung aspirasi.
Dengan semangat reformasi yang membara, mereka bergantian menyampaikan argumentasi hukum dan moral mengapa Pilkada harus tetap dilakukan secara langsung.
“Suara rakyat tidak boleh dikurung dalam ruang rapat!” teriak salah satu orator yang langsung disambut sorakan kompak dan kepalan tangan ke udara dari massa aksi.
Meski tensi orasi cukup tinggi, barisan aparat berseragam di lini depan memastikan jalannya aksi tetap kondusif. Hingga berita ini diturunkan, massa tetap bertahan di pelataran, menunggu respons resmi dari para anggota dewan yang berkantor di Kelurahan Timbau tersebut.
Menjaga Nafas Demokrasi
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan cerminan kegelisahan intelektual muda di Kutai Kartanegara.
Mereka menilai bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD adalah langkah mundur yang mencederai hak konstitusional setiap warga negara.
Teriakan serempak dan nyanyian perjuangan terus bergema, menegaskan bahwa mahasiswa Unikarta akan terus mengawal isu ini hingga wacana Pilkada melalui DPRD benar-benar dibatalkan.
(*)
