TITIKNOL.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan aktivasi IKN sebagai pusat kerja pemerintahan akan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.
Tahapan ini menjadi momentum transisi dari kawasan pembangunan menuju pusat pemerintahan baru Indonesia.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah pusat telah menargetkan proses aktivasi dilakukan mulai tahun ini.
“Pemerintah pusat menargetkan aktivasi IKN sebagai pusat kerja pemerintahan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026,” ujar Basuki, Jumat, saat ditanya mengenai perkembangan IKN di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Menurutnya, fokus utama tahun ini adalah persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN), termasuk memastikan kesiapan perkantoran dan hunian.
Basuki menjelaskan pembangunan perkantoran dan hunian ASN tahap pertama telah rampung.
Sementara tahap kedua kini dalam proses percepatan penyelesaian.
Selain itu, pembangunan fisik Istana Wakil Presiden telah mencapai 100 persen dan saat ini memasuki tahap pengisian interior serta furnitur.
“Furnitur Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Sekretariat Negara,” jelasnya.
Setelah seluruh perkantoran dan hunian ASN serta Istana Wakil Presiden siap digunakan, pemerintah pusat menargetkan aktivitas pemerintahan mulai berjalan di IKN.
“Sehingga IKN tidak lagi sekadar kawasan pembangunan, tetapi mulai memasuki tahap fungsional sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia,” tegas Basuki.
Sebagai bagian dari tahapan awal, sekitar 50 orang staf Wakil Presiden telah berada di kawasan IKN untuk melakukan persiapan teknis.
Kegiatan tersebut meliputi survei furnitur, penataan ruang kerja, hingga koordinasi operasional di kawasan ASN Tower 1.
“Kehadiran staf itu menjadi bagian dari tahapan awal sebelum Wakil Presiden berkegiatan secara rutin di IKN,” tambahnya.
Selain itu, sebanyak 16 kementerian dan lembaga negara dijadwalkan mulai melakukan aktivitas rutin di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Basuki menegaskan pembangunan jangka panjang tetap berlanjut guna mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
Fokus berikutnya adalah pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di KIPP sesuai rencana induk. (*)
