Katanya gratis, tapi tagihan terus menumpuk di meja Kades. Benarkah program GratisPol Kaltim bermasalah, atau hanya sekadar salah alamat? Simak jawaban tegas Diskominfo di sini
TITIKNOL.ID, TENGGARONG – Program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, Internet Desa GratisPol di Kalimantan Timur, tengah menjadi sorotan.
Di awal tahun 2026, sejumlah pemerintah desa di Kutai Kartanegara (Kukar) mengaku resah setelah menerima kiriman surat tagihan bulanan dari pihak provider.
Keresahan ini salah satunya diungkapkan oleh Kepala Desa Kembang Janggut, Ardiansyah.
Ia memutuskan untuk melepas perangkat modem Orbit Telkomsel bantuan Pemprov Kaltim tersebut karena merasa ada ketidaksesuaian antara janji program dengan fakta di lapangan.
“Kami kaget, katanya ‘GratisPol’ tapi kok malah ada tagihan masuk ke kantor desa. Makanya saya lepas lagi. Lagipula spesifikasinya kami nilai kurang memadai untuk kebutuhan operasional kantor,” tegas Ardiansyah saat ditemui, Rabu (11/2/2026).
Ardiansyah menambahkan, meski perangkat sudah tidak digunakan, surat tagihan terus berdatangan.
Namun, pihak desa memilih untuk tidak menghiraukan tagihan tersebut karena merasa program ini seharusnya sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah provinsi.
Jangan Dibayar!
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, angkat bicara.
Ia membenarkan adanya laporan tagihan yang “nyasar” ke alamat kantor desa dan menegaskan bahwa itu adalah kesalahan teknis dari pihak penyedia layanan (provider).
“Tagihan itu dari provider, bukan dari kami. Kami sudah berkali-kali sampaikan, tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Mungkin ada kesalahan teknis atau pergantian personel di pihak Telkom sehingga suratnya tetap terkirim ke desa,” jelas Faisal.
Faisal memastikan bahwa seluruh biaya langganan hingga Desember 2025 telah diselesaikan oleh Pemprov Kaltim untuk 803 desa.
Ia juga menjamin layanan internet tidak akan diputus meskipun tagihan yang salah alamat tersebut diabaikan.
Untuk tahun anggaran 2026, program GratisPol akan memasuki tahap aktivasi kembali.
Proses ini direncanakan mulai berjalan pada Februari ini dan ditargetkan rampung secara menyeluruh di seluruh desa pada Maret mendatang.
“Tahun ini kami tinggal melanjutkan pembayaran langganannya saja. Jadi tetap Pemprov yang membayar, tidak ada beban biaya ke desa. Kami tidak pernah menyosialisasikan adanya biaya mandiri, kecuali jika desa memasang internet sendiri di luar program kami,” pungkasnya.
(*)
