TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat merespons insiden gangguan kesehatan yang dialami puluhan peserta didik di Kecamatan Waru usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis (MBG), Rabu (11/2/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) turun ke satuan pendidikan untuk memverifikasi data siswa terdampak.
Pada saat bersamaan, Dinas Kesehatan diminta berkoordinasi dengan Puskesmas Waru untuk memastikan penanganan medis berjalan cepat dan tepat.
“Makanan yang terindikasi menjadi sumber penerima manfaat merasakan kurang nyaman, kami perintahkan Dinas Kesehatan agar Puskesmas Waru melaksanakan tindakan cepat dalam memberikan pelayanan,” tegas Tohar, Jumat (13/2/2026).
Ia menilai respons Puskesmas Waru relatif baik dan memadai, sehingga tidak diperlukan rujukan atau pemindahan pasien ke fasilitas kesehatan lain.
Seluruh siswa yang mengalami keluhan dapat ditangani di lokasi.
Tak berhenti pada penanganan medis, Pemda PPU juga meminta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) PPU-Paser memperketat pengawasan terhadap mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Tohar, insiden tersebut harus menjadi peringatan keras agar tidak terjadi kelalaian dalam pengelolaan dapur MBG.
“Jangan sampai lengah. Jadikan ini pengalaman berharga untuk semakin berhati-hati, terutama pengelola dapur MBG, yakni SPPG,” ujarnya.
Ia menekankan seluruh mitra BGN maupun pengelola SPPG agar memandang penerima manfaat sebagai anak sendiri, sehingga ada tanggung jawab moral dan emosional dalam menyajikan makanan yang aman dan layak konsumsi.
Sementara itu, hasil penelusuran Dinas Kesehatan terhadap makanan yang diduga menjadi penyebab gangguan kesehatan masih dalam proses uji laboratorium.
Pemerintah menunggu hasil resmi sebagai dasar penentuan langkah lanjutan dan rekomendasi teknis.
Dalam kesempatan tersebut, Pemda PPU juga meluruskan isu kerja sama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah menegaskan, pola kemitraan bukan dalam bentuk penyediaan makanan jadi, melainkan sebatas suplai bahan pangan mentah seperti hasil pertanian dan perikanan.
“Kami tidak pernah membahas barang jadi seperti itu. Yang disuplai adalah bahan mentah, misalnya sayuran atau hasil perikanan,” tegas Tohar.
Sementara fakta di lapangan, SPPG Waru disebut memberdayakan UMKM lokal dalam menyediakan produk jadi, pendukung makan bergizi gratis.
Informasi terakhir, lanjut Tohar, SPPG yang melayani tiga sekolah di Kecamatan Waru ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan.
Penghentian operasional dilakukan sambil menunggu hasil uji laboratorium dan rekomendasi resmi terkait kelanjutan layanan MBG di wilayah tersebut.
(TN01)
