TITIKNOL.ID, PENAJAM — Pemerintah pusat kembali menggelontorkan dukungan anggaran untuk pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).
Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan penandatanganan kontrak swakelola tipe IV bantuan pemerintah kepada masyarakat berupa hibah usaha produktif (matching grants) senilai Rp140 juta untuk Pokdarwis Tanjung Berseri di kawasan ekowisata mangrove Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, Jumat (8/5/2026).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan, Muhammad Zainal Arifin, mengatakan bantuan hibah tersebut diperuntukkan bagi pengadaan sarana penunjang wisata mangrove.
“Program ini menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove sekaligus penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Provincial Project Implementation Unit Manager M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz, menjelaskan program tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga ekosistem mangrove yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.
Ia menyebut Program M4CR merupakan kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan World Bank yang sebelumnya berada di bawah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan kini dilaksanakan Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan.
“Kita berharap program ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau pembangunan fisik semata, tetapi benar-benar berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” katanya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab PPU, Nicko Herlambang, yang mewakili Bupati PPU, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan mangrove di daerah tersebut.
Menurutnya, bantuan hibah itu menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkuat sektor wisata berbasis lingkungan sekaligus menjaga kelestarian kawasan pesisir.
Namun demikian, Nicko juga mengingatkan pentingnya pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran agar bantuan pemerintah tidak hanya menjadi proyek jangka pendek tanpa dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat.
“Kawasan mangrove memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam berkelanjutan. Tetapi pengelolaan, promosi, dan keterlibatan masyarakat harus terus diperkuat agar kawasan ini benar-benar berkembang dan tidak sekadar ramai saat ada program bantuan,” ujarnya.
Di sisi lain, pengembangan ekowisata mangrove di PPU masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur pendukung, aksesibilitas kawasan wisata, kapasitas sumber daya manusia pengelola wisata, hingga konsistensi menjaga kelestarian lingkungan di tengah meningkatnya aktivitas wisata.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Kehutanan, World Bank, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, perangkat daerah Pemkab PPU, tenaga ahli pariwisata, Ketua Ekraf PPU, serta anggota Pokdarwis Tanjung Berseri. (*/)
Pemerintah Pusat Kucurkan Dana Hibah Rp140 Juta untuk Ekowisata Mangrove di PPU
