TITIKNOL.ID, PENAJAM – Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya mengembangkan budaya literasi meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari mendorong pembangunan perpustakaan desa hingga mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat.
Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat, pemerintah daerah menilai pengembangan literasi harus menjadi salah satu prioritas pembangunan. Pasalnya, literasi merupakan fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Kita harus mendukung dunia literasi. Kalau berbicara soal skala prioritas, ini merupakan salah satu kebutuhan yang cukup mendesak,” ucap Kepala Dinas (Kadis) Perpustakaan dan Arsip PPU Fatmawati, Jumat (12/06/2026).
Pihaknya mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan pegiat literasi untuk mendorong pembangunan perpustakaan di sejumlah desa. Salah satu gagasan yang tengah dikembangkan adalah menghadirkan ruang baca yang dikemas lebih menarik dan ramah anak sehingga mampu meningkatkan ketertarikan mereka terhadap dunia literasi.
Menurutnya, minat baca anak-anak sebenarnya cukup tinggi. Namun, keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala utama yang menyebabkan budaya membaca belum berkembang secara optimal.
“Minat membaca itu sebenarnya besar. Yang masih kurang adalah fasilitas pendukungnya. Karena itu kami berupaya menciptakan ruang-ruang yang memungkinkan anak-anak berkreasi sekaligus membaca dengan nyaman,” katanya.
Selain itu, Dinas Perpustakaan PPU juga tengah mengembangkan konsep layanan perpustakaan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses buku melalui perangkat telepon pintar. Melalui sistem tersebut, pengguna cukup memindai kode QR untuk terhubung dengan koleksi buku digital milik perpustakaan.
Meski berbagai program terus dirancang, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Dinas Perpustakaan PPU mengungkapkan bahwa alokasi anggaran yang dikelola untuk empat bidang dalam satu tahun hanya sekitar Rp87 juta.
“Bayangkan, untuk empat bidang kami hanya mengelola anggaran sekitar Rp87 juta dalam setahun. Tentu ini menjadi tantangan besar dalam mengembangkan layanan perpustakaan dan kearsipan,” ungkapnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pihaknya terus mencari sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejumlah proposal telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk usulan pembangunan depo arsip dan pengembangan taman literasi.
Selain itu, Dinas Perpustakaan PPU juga mengusulkan bantuan mobil perpustakaan keliling melalui program pemerintah pusat guna memperluas akses layanan baca kepada masyarakat, terutama di wilayah yang belum memiliki fasilitas perpustakaan memadai.
“Kami tidak boleh pasrah dengan kondisi yang ada. Karena itu berbagai upaya terus dilakukan, baik melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, agar pengembangan literasi di PPU tetap berjalan,” pungkasnya. (TN02)
