TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menorehkan capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah.
Tahun ini, PPU berhasil meraih kategori “Baik” dalam Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 tahun ukur 2025.
Capaian tersebut disampaikan dalam rapat Pengukuran IPKD yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan itu diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten PPU dari Ruang Rapat Bupati PPU lantai tiga.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU Hadi Saputro bersama Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda PPU Chairul Rozikin.
Rapat juga diikuti 38 pemerintah daerah berpredikat baik serta dua daerah partisipan dari regional Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, dan Papua yang memperoleh nilai indeks tertinggi.
IPKD merupakan instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Penilaian dilakukan melalui sejumlah indikator, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, hingga aspek transparansi dan akuntabilitas.
Asisten II Setda PPU Hadi Saputro mengatakan, pengukuran IPKD tidak hanya menjadi alat untuk mengukur capaian pemerintah daerah, tetapi juga sebagai bahan evaluasi guna mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki.
Menurutnya, forum tersebut memberikan kesempatan bagi daerah untuk belajar dari pengalaman pemerintah daerah lain yang berhasil meraih nilai indeks tinggi.
Hasil evaluasi itu diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
“Melalui kegiatan ini, Pemerintah PPU dapat memperoleh masukan dan pembelajaran dari daerah lain yang memiliki capaian indeks tinggi, sehingga dapat menjadi referensi dalam upaya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan,” ujar Hadi.
Hadi mengungkapkan, predikat baik yang diraih PPU melengkapi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah berhasil dipertahankan secara berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan pada jalur yang benar dan terus mengalami peningkatan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa prestasi tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, hanya enam daerah yang berhasil masuk kategori baik, termasuk Kabupaten PPU.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*/)
