TITIKNOL.ID, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, dalam Sidang Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Gedung DPRD Kaltara, Senin (13/7/2026).
Sidang paripurna tersebut mengagendakan penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Zainal mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPRD atas keberhasilan Pemprov Kaltara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya memastikan pengelolaan APBD berjalan secara baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
”Opini WTP merupakan sarana untuk memastikan APBD dikelola secara baik, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga pengurangan kesenjangan antarwilayah,” ujar Zainal.
Untuk memperkuat kinerja keuangan daerah, Pemprov Kaltara telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Di antaranya menetapkan target pendapatan yang lebih realistis berdasarkan data historis dan proyeksi makroekonomi, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah, pengembangan ekonomi kreatif, sektor pariwisata, serta ekonomi hijau.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi agar proses pembayaran menjadi lebih mudah, efisien, transparan, dan tetap berkeadilan bagi masyarakat.
Di sektor pembangunan, Zainal menegaskan percepatan pengadaan barang dan jasa akan dilakukan sejak awal tahun anggaran sehingga manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.
”Pembangunan kawasan perbatasan tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan kapasitas fiskal akan diantisipasi melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, peningkatan konektivitas antarwilayah, pemberian subsidi ongkos angkut (SOA), serta pengkajian pembentukan Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis.
Di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), Pemprov Kaltara juga akan mempertimbangkan penyusunan Master Plan Kawasan Pendidikan Terpadu serta skema pembangunan multi-years.
Sementara itu, Program Beasiswa Kaltara Unggul akan terus dievaluasi agar semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Menutup penyampaiannya, Gubernur berharap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera memperoleh persetujuan bersama DPRD sehingga dapat dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (Advertorial/dkisp)
