TITIKNOL.ID, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi guna memastikan distribusi Biosolar dan Pertalite tepat sasaran.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi logistik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., mewakili Gubernur Kalimantan Utara saat membuka Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kaltara di Cafe D’Kafetaria, Selasa (28/7/2026).
Dalam sambutannya, Sapi’i mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menyatukan pandangan, memperkuat koordinasi, sekaligus merumuskan solusi bersama dalam mewujudkan tata kelola distribusi energi yang lebih baik.
”BBM memiliki peran yang sangat penting. Selain menunjang aktivitas masyarakat, BBM juga menjadi penggerak sektor transportasi, logistik, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif,” ujarnya.
Ia menegaskan, sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, ketersediaan BBM menjadi faktor strategis yang harus dijaga bersama.
Karena itu, penyaluran BBM subsidi harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak serta sektor-sektor prioritas sesuai ketentuan pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan distribusi BBM subsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, PT Pertamina Patra Niaga, pelaku usaha, organisasi profesi, hingga masyarakat.
Sapi’i juga mengingatkan bahwa distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari meningkatnya biaya logistik, terganggunya distribusi barang, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok yang pada akhirnya berpengaruh terhadap daya saing dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
”Karena itu, pengawasan, koordinasi, dan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola distribusi BBM subsidi harus terus diperkuat,” tegasnya.
FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Utara, Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara, PT Pertamina Patra Niaga, serta akademisi Universitas Kaltara.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan mengenai penataan dan pengawasan distribusi BBM subsidi jenis Biosolar di Provinsi Kalimantan Utara, guna mewujudkan penyaluran energi yang lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (advertorial/dkisp)
