TITIKNOL.ID – Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat negara akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bersama warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Keputusan tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 berlangsung secara langsung dan terkoordinasi di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, sejumlah pejabat pemerintah pusat akan dibagi ke berbagai daerah terdampak untuk mengawal penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Tidak hanya menjalankan tugas penanganan bencana, para pejabat tersebut juga akan mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 RI bersama masyarakat di daerah yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana.
“Kami akan membagi tugas ke lapangan (lokasi terdampak bencana) dan kemudian kita besok akan berupacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut berupacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah (terdampak gempa bumi),” ujar Pratikno usai rapat koordinasi di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Menurut Pratikno, kehadiran para pejabat negara di sejumlah lokasi terdampak bukan sekadar untuk mengikuti upacara.
Mereka juga ditugaskan mengawal berbagai persoalan krusial serta memastikan kebutuhan penanganan bencana di setiap wilayah dapat segera direspons.
“Kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita, mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda,” katanya.
Langkah tersebut merupakan bagian dari kerja bersama pemerintah pusat yang sejak hari pertama bencana telah bergerak menuju NTT.
Pada malam setelah gempa terjadi, Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta jajaran pimpinan PLN, Pertamina, dan Telkom berangkat menuju wilayah terdampak.
Kehadiran tim pemerintah pusat ditujukan untuk mengawal penanganan sejak masa tanggap darurat hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui jaringan posko terpadu agar bantuan dari berbagai daerah dapat bergerak lebih cepat dan tepat sasaran.
Posko nasional disiagakan untuk mengonsolidasikan pengiriman logistik dari Jakarta dan sejumlah daerah lain melalui Bandara Halim Perdanakusuma sebelum diteruskan ke lokasi bencana.
Sementara itu, posko operasional turut didirikan di Labuan Bajo dan Maumere untuk memperkuat koordinasi langsung dengan pemerintah daerah.
Pratikno menekankan bahwa koordinasi menjadi kunci agar sumber daya pemerintah yang dikerahkan dalam jumlah besar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Pemerintah pusat full team hadir di sini. Kami mendengarkan paparan pimpinan daerah tentang dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat. Dan, kami masing-masing memaparkan apa yang akan dan sudah dilakukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinkronisasi diperlukan agar seluruh kekuatan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat dapat bergerak dalam satu arah, mulai dari penyelamatan warga hingga tahap pemulihan.
“Sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumber daya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sinergis, efektif, dan tepat sasaran,” kata Pratikno.
Dalam masa tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan keselamatan warga sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Di sisi lain, perbaikan berbagai infrastruktur vital terus dipercepat agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.
“Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain,” pungkas Pratikno.
Dengan demikian, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bagi para pejabat tersebut tidak hanya menjadi seremoni.
Di tengah suasana duka dan perjuangan masyarakat NTT untuk bangkit, perayaan kemerdekaan justru dihadirkan lebih dekat dengan warga yang membutuhkan dukungan dan kehadiran negara. (*/)
