TITIKNOL.ID, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan di Kecamatan Sepaku.
Langkah ini dinilai mendesak mengingat kapasitas fiskal daerah yang sangat terbatas untuk membiayai perbaikan secara mandiri.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah sangat minim.
Tercatat pada tahun 2026, anggaran belanja modal PPU hanya berada di kisaran Rp250-an miliar.
Anggaran tersebut dinilai tidak akan mampu meng-cover perbaikan secara menyeluruh jika harus dibagi rata ke empat kecamatan.
”Kalau untuk daerah ya enggak mampu pembiayaan itu. Sementara banyak jalan yang tentu perlu treatment juga,” ujar Bijak Ilhamdani.
Ia menjelaskan, kerusakan parah di wilayah Sepaku memerlukan perhatian khusus, terutama pada sejumlah titik krusial seperti ruas jalan Telake, Pemaluan, hingga jalan TSM Semoi 2.
Mengingat kebutuhan anggaran yang tergolong sangat besar, DPRD PPU mendukung langkah pemerintah daerah yang mengusulkan penanganan infrastruktur melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah via Kementerian Pekerjaan Umum dan Penumahan Rakyat (PUPR).
”Makanya mudah-mudahan ada kabar baik dari Kementerian PUPR supaya ini bisa diselesaikan melalui skema Inpres Jalan Daerah tadi,” pungkas Ketua Fraksi Demokrat DPRD PPU tersebut. (Advertorial)
DPRD PPU Minta Pemkab Gandeng Kementerian PUPR Tangani Jalan Rusak di Wilayah Sepaku
