TITIKNOL.ID, PENAJAM – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyuddin, khawatir pemekaran tujuh desa di PPU kembali molor hingga 2028.
Kekhawatiran tersebut muncul setelah anggaran penyusunan kajian perubahan status wilayah dari kelurahan menjadi desa yang diperkirakan mencapai Rp250 juta ternyata belum tersedia.
Mahyuddin mengatakan, ketidakjelasan anggaran tersebut dapat menghambat tahapan pemekaran yang sebelumnya diharapkan mulai berjalan pada akhir 2026, sehingga target penyelesaian pada 2027 ikut terancam.
Padahal, kebutuhan anggaran untuk penyusunan kajian telah dibicarakan sebelumnya. Bahkan, pelaksana kajian juga disebut telah disepakati agar pekerjaan bisa dimulai pada November hingga Desember 2026.
”Kalau anggaran perubahan kajian itu ada, berarti bisa berjalan pada November dan Desember ini. Kemarin kita sudah sepakati, termasuk pelaksana kajiannya,” kata Mahyuddin, Senin (9/11/2026).
Namun, setelah dilakukan konfirmasi, anggaran yang semula disebut telah masuk ternyata tidak tersedia.
Kondisi ini membuat pelaksanaan kajian terancam tertunda apabila tidak terakomodasi dalam APBD Perubahan.
Mahyuddin menilai, dampaknya bukan hanya pada penyusunan kajian, tetapi juga berpotensi menghambat persiapan administrasi dan pembentukan desa persiapan di tingkat kecamatan.
”Kalau ini tidak masuk anggarannya, berarti teman-teman yang mengajukan perubahan dari kelurahan menjadi desa juga tidak punya anggaran untuk mempersiapkan di kecamatan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, apabila tahapan kajian tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, target pemekaran pada 2027 akan sulit tercapai. Bahkan, seluruh proses berpotensi kembali mundur hingga 2028.
”Kalau tidak berjalan sekarang, bisa mundur lagi. Bahkan bisa kembali ke 2028. Ini yang kami khawatirkan, karena prosesnya sudah cukup lama,” tegasnya.
Mahyuddin menyayangkan belum adanya kepastian yang jelas terkait kelanjutan program tersebut. Padahal, rencana pemekaran telah dibahas sejak periode DPRD sebelumnya dan semestinya sudah memiliki peta jalan serta jadwal pelaksanaan yang terukur.
Memasuki tahun ketiga masa jabatan DPRD saat ini, ia menilai proses pemekaran masih belum menunjukkan perkembangan sesuai harapan.
Karena itu, politisi Partai Gelora itu meminta pemerintah daerah memberikan kejelasan mengenai tahapan dan target penyelesaian pemekaran tujuh desa.
Menurutnya, kepastian tersebut penting agar proses yang telah berjalan cukup lama tidak kembali tertunda hanya karena persoalan anggaran.
”Roadmap-nya bagaimana, timeline-nya bagaimana? Sampai sekarang kami juga belum mendapatkan informasi yang jelas. Padahal perkiraan kami, proses pemekaran ini sudah bisa selesai,” pungkasnya. (Advertorial)
Mahyuddin Khawatir Pemekaran Tujuh Desa di PPU Mundur hingga 2028
