TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, memperkuat kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mengelola pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan tertib administrasi, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran desa.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, di Ballroom Mahakam A Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 88 peserta yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (KAUR), serta kepala seksi (KASI) yang membidangi pengadaan barang dan jasa dari empat kecamatan di Kabupaten PPU.
Dalam sambutannya, Tohar menegaskan bahwa setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah desa harus didasarkan pada perencanaan yang matang serta mengacu pada dokumen anggaran yang telah ditetapkan.
Ia mengingatkan agar pemerintah desa tidak melakukan pengadaan di luar perencanaan atau baru menyesuaikan dokumen anggaran setelah barang maupun kegiatan dilaksanakan.
“Jangan sampai pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tanpa terlebih dahulu tercantum dalam dokumen anggaran. Perencanaan harus disiapkan sejak awal, bukan barangnya diadakan terlebih dahulu kemudian baru disesuaikan,” tegasnya.
Tohar menjelaskan, pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan desa yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan, mulai dari RPJM Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Karena itu, kepala desa bersama seluruh perangkatnya harus memahami keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, setiap belanja desa benar-benar sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain aspek perencanaan, Tohar juga mengingatkan besarnya tanggung jawab kepala desa sebagai pemegang kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap perintah pencairan anggaran harus didukung bukti administrasi dan dokumentasi kegiatan yang memadai, termasuk perkembangan pekerjaan serta kelengkapan dokumen dari penyedia barang dan jasa.
Ia menilai, fungsi bendahara dalam melakukan konfirmasi dan pengujian terhadap perintah pencairan anggaran merupakan bagian dari mekanisme pengawasan. Proses tersebut harus dipahami sebagai upaya menjaga akuntabilitas, bukan justru dianggap sebagai hambatan pelaksanaan kegiatan.
“Pastikan kegiatan terdokumentasi dengan baik, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga progres pekerjaannya. Dokumentasi ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program maupun pembayaran kepada penyedia jasa,” ujarnya.
Di sisi lain, Tohar menyoroti keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang turut berdampak terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan desa. Ia mengungkapkan, alokasi Dana Desa (DD) untuk Kabupaten PPU pada 2027 diperkirakan mengalami penurunan signifikan, dari sekitar Rp25 miliar menjadi Rp9 miliar.
Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi pemerintah desa dengan memperkuat penentuan skala prioritas serta menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
Pemerintah desa juga diminta mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang tersedia agar program pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Pendekatan skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas menjadi penting. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Melalui bimtek tersebut, Tohar berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman teknis, menggali informasi langsung dari narasumber, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU, Tita Deritayati, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa agar mampu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, bimtek tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai tahapan pengadaan, kemampuan mengidentifikasi serta memitigasi risiko kesalahan administrasi, hingga memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan desa yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, Pemkab PPU berharap aparatur pemerintah desa semakin memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh. Dengan begitu, risiko kesalahan administrasi dapat diminimalkan, penggunaan anggaran lebih akuntabel, serta pembangunan desa dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*/)
Dana Desa PPU 2027 Turun dari Rp25 Miliar Jadi Rp9 Miliar, Sekda Ingatkan Pengelolaan Anggaran
