TITIKNOL.ID, PENAJAM – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menolak perubahan usulan pemekaran tujuh wilayah dari desa menjadi kelurahan karena dinilai menyimpang dari aspirasi awal masyarakat.
Komisi I DPRD PPU kini mendesak pemerintah daerah mengembalikan rencana pemekaran sesuai usulan semula. Namun, proses tersebut terancam kembali tertunda akibat belum jelasnya ketersediaan anggaran untuk penyusunan kajian baru.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyuddin, menjelaskan bahwa sejak awal tim pemekaran di tujuh wilayah tersebut memperjuangkan pembentukan desa. Namun, dalam proses pembahasan, pemerintah daerah justru mengusulkan agar sejumlah wilayah diarahkan menjadi kelurahan.
DPRD tidak menyetujui perubahan tersebut karena tidak sesuai dengan usulan awal masyarakat. Apalagi, kajian pemekaran yang telah disusun sebelumnya memang diperuntukkan bagi pembentukan desa.
”Tim pemekaran desa itu mengusulkan menjadi desa seperti yang lain. Nah, oleh pemerintah diusulkan menjadi kelurahan. Kami tolak di situ kajiannya karena memang usulan awalnya desa,” ujar Mahyuddin.
Ia mengatakan, persoalan tersebut telah beberapa kali dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Dalam forum itu, DPRD meminta agar rencana pemekaran dikembalikan pada aspirasi masyarakat yang menginginkan pembentukan desa.
Kesepakatan untuk mengubah kembali arah kajian tersebut kemudian memunculkan kebutuhan penyusunan dokumen baru. Sebab, kajian yang sudah tersedia tidak bisa langsung diubah begitu saja karena memiliki dasar dan tujuan pembentukan wilayah yang berbeda.
Mahyuddin menyebut Universitas Gunadarma sempat disepakati untuk dilibatkan dalam penyusunan kajian baru.
Sebelumnya, kajian pemekaran wilayah di PPU juga pernah melibatkan Universitas Brawijaya.
Meski demikian, ia menilai kebutuhan anggaran penyusunan kajian tersebut seharusnya tidak terlalu besar.
Dari usulan anggaran Rp250 juta, Mahyuddin berpendapat biaya sekitar Rp100 juta sudah mencukupi.
”Anggaran itu diajukan Rp250 juta. Saya pikir Rp100 juta sebenarnya sudah cukup. Karena untuk tenaga, satu orang S2 dan S1 sudah cukup menurut saya,” ungkapnya.
Namun, persoalan justru muncul ketika anggaran yang sebelumnya telah dibicarakan dan disepakati ternyata tidak tersedia saat dilakukan konfirmasi.
Mahyuddin menyayangkan kondisi tersebut karena berpotensi membuat proses pemekaran kembali tertunda.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran kajian agar aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas pembahasan.
Menurutnya, penyusunan kajian harus tetap mengacu pada rencana pembentukan desa sebagaimana yang diperjuangkan masyarakat sejak awal.
”Yang kami minta itu bagaimana usulan masyarakat bisa diproses sesuai dengan rencana awal. Jangan sampai sudah dibahas, sudah disepakati, tetapi kemudian tidak ada anggarannya,” pungkasnya. (Advertorial)
DPRD PPU Tolak Perubahan Usulan Pemekaran Tujuh Desa Jadi Kelurahan, Anggaran Kajian Disorot
