TITIKNOL.ID, PENAJAM – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menetapkan batas wilayah Kelurahan Saloloang dan Kelurahan Pejala secara sepihak.
Menurutnya, keputusan mengenai persoalan tersebut harus didahului dialog dan kesepakatan dengan masyarakat yang terdampak.
Ia menilai, pelibatan warga merupakan tahapan penting yang tidak boleh dilewati. Sebab, persoalan batas wilayah bukan semata-mata urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial dan keterikatan masyarakat terhadap wilayah tempat tinggal mereka.
”Yang benar itu, tim dibentuk di bawah, didudukkan persoalan, dirapatkan di masyarakat, setuju baru melangkah ke atas,” tegas Jamaluddin.
Ia bahkan mempertanyakan mekanisme penyelesaian yang tidak diawali pembentukan tim dan pembahasan bersama masyarakat.
Menurutnya, keputusan dari tingkat atas tanpa proses komunikasi yang memadai justru berisiko memunculkan persoalan baru.
”Ini enggak, dari atas langsung putus begini. Karena tim yang harus dibentuk itu dari bawah,” kritiknya.
Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, DPRD PPU sebenarnya telah menjalankan tugasnya dalam menindaklanjuti persoalan batas Saloloang-Pejala.
Berbagai tahapan telah dilakukan, mulai dari rapat dengar pendapat (RDP), peninjauan langsung ke lapangan, hingga menghimpun aspirasi warga.
Dalam proses tersebut, DPRD juga menerima surat penolakan masyarakat terhadap rencana perubahan batas wilayah.
Seluruh masukan dan temuan itu telah dirangkum menjadi bahan kajian untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.
”Sudah kita berikan kajian hasil temuan di lapangan, hasil RDP, termasuk surat dari masyarakat dan penolakannya,” ujar Jamaluddin.
Dengan selesainya rangkaian pembahasan di tingkat legislatif, ia menyebut kewenangan untuk menentukan langkah selanjutnya kini berada di tangan Bupati Penajam Paser Utara.
”Kalau terkait batasan Saloloang dengan Pejala, itu sepenuhnya kembali ke bupati,” katanya.
Namun, hingga Senin (9/11/2026), DPRD belum memperoleh kepastian mengenai keputusan pemerintah daerah.
Jamaluddin mengaku masih menunggu tindak lanjut dari pihak eksekutif.
Ia berharap bupati tidak hanya menjadikan kajian administratif sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam proses pembahasan.
Dikatakan Jamaluddin, penyelesaian persoalan batas Saloloang-Pejala harus menghasilkan keputusan yang dapat diterima masyarakat kedua wilayah.
Pendekatan dialogis dinilai menjadi jalan penting untuk mencegah persoalan administratif berkembang menjadi konflik sosial. (Advertorial)
Jamaluddin Kritik Proses Penetapan Batas Saloloang-Pejala, Minta Bupati PPU Libatkan Warga
