TITIKNOL.ID, PENAJAM – Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah mempercepat proses pemekaran desa dan kecamatan.
Salah satu target yang diharapkan terealisasi adalah penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemekaran wilayah pada akhir 2026.
Regulasi tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk melanjutkan tahapan pembentukan desa persiapan pada 2027. Terlebih, pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan 10 desa persiapan yang masih membutuhkan penyelesaian sejumlah persyaratan administratif.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengatakan percepatan pemekaran wilayah menjadi perhatian khusus legislatif karena berkaitan langsung dengan pemerataan pelayanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, DPRD terus mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan proses pemekaran berjalan tanpa kepastian. Sejumlah pekerjaan rumah masih harus dituntaskan sebelum tahapan pembentukan desa dapat dilanjutkan.
”Kita selalu memberikan atensi ke pemerintah daerah untuk melakukan percepatan. Itu memang menjadi tugas Komisi I, jadi perhatian khusus terkait pemekaran desa dan kecamatan,” ujarnya.
Wahid menjelaskan, berdasarkan pembahasan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), terdapat 10 desa persiapan yang sebelumnya telah disiapkan. Namun, keberadaan desa-desa tersebut belum serta-merta membuat proses pemekaran bisa langsung direalisasikan.
Masih ada sejumlah dokumen dan ketentuan regulasi yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
”Kemarin dari DPMD ada 10 desa persiapan yang disiapkan produknya itu. Masih ada, masih banyak sebenarnya PR-PR-nya,” kata Wahid.
Penyelesaian Tapal Batas Capai 90 Persen
Selain persoalan regulasi dan administrasi, penyelesaian tapal batas wilayah juga menjadi bagian penting dalam proses pemekaran desa dan kecamatan di PPU.
Wahid menyebut, progres penyelesaian batas wilayah desa dan kelurahan secara umum sudah mencapai sekitar 90 persen.
Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan juga telah menemukan titik penyelesaian.
Meski demikian, penyelesaian batas wilayah tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui penerbitan peta definitif.
”Tapal batasnya kan sudah clear kemarin. Tinggal terbitkan petanya. Nah, kemarin keluhan teman-teman itu anggaran untuk pembuatan petanya yang belum disiapkan,” ungkapnya.
Ia menilai, ketersediaan anggaran untuk pembuatan peta menjadi salah satu hal yang perlu segera diperhatikan pemerintah daerah. Sebab, kelengkapan dokumen batas wilayah turut menentukan kesiapan administrasi dalam proses pemekaran.
Karena itu, Komisi I DPRD PPU berharap koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat terus diperkuat agar berbagai kendala tidak menghambat tahapan yang sudah berjalan.
Wahid menegaskan, percepatan pemekaran tetap harus mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Namun, pemerintah daerah juga diharapkan mampu menuntaskan pekerjaan yang tersisa sesuai target waktu.
”Kita berharap di akhir tahun ini sudah muncul Perbup-nya untuk pemekaran desa dan kecamatan. Jadi untuk tahun depan sudah bisa ada desa persiapan,” jelasnya.
Dengan target tersebut, DPRD berharap proses pemekaran wilayah di PPU tidak kembali tertunda dan dapat segera memasuki tahapan berikutnya demi mendukung pemerataan pelayanan pemerintahan hingga tingkat desa. (Advertorial)
DPRD PPU Desak Perbup Pemekaran Desa Terbit Akhir 2026, 10 Desa Persiapan Jadi Perhatian
