TITIKNOL.ID, PENAJAM – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, mengkritisi rencana perluasan perkebunan kelapa sawit di wilayah setempat. Ia mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan arah pembangunan ekonomi yang lebih beragam dengan mengoptimalkan sektor perikanan, perkebunan karet, dan pariwisata.
Menurut Ishaq, status sebagai daerah penghasil kelapa sawit tidak serta-merta memberikan keuntungan maksimal bagi daerah. Sebab, aktivitas perkebunan juga memiliki konsekuensi terhadap lingkungan, sementara penerimaan daerah masih dipengaruhi berbagai mekanisme pemotongan dan pembagian pendapatan.
Ia menilai, posisi geografis PPU yang berdekatan dengan sejumlah daerah sentra perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan sektor tersebut.
Ishaq berpandangan, PPU tetap memiliki peluang memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan sawit tanpa harus membuka perkebunan baru secara besar-besaran di wilayahnya.
”Sebenarnya saya lebih setuju PPU tidak perlu ada perkebunan kelapa sawit. Lebih baik kita bukan penghasil tetapi tetap mendapat porsi 20 persen, daripada berstatus penghasil 40 persen namun masih terkena berbagai potongan,” tegas Ishaq Rahman.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, pemerintah daerah perlu melihat potensi ekonomi lain yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan di antaranya perikanan tangkap, budidaya ikan, perkebunan karet, hingga pariwisata. Menurutnya, potensi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Kabupaten PPU.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan suatu sektor ekonomi harus dilihat dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan semata-mata dari luas lahan atau besarnya aktivitas usaha.
”Sektor apa pun yang dikembangkan, bagi kami yang terpenting adalah kontribusi nyatanya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.
Karena itu, DPRD PPU mendorong pemerintah daerah melakukan kajian secara cermat sebelum menerbitkan kebijakan maupun membuka peluang pengembangan perkebunan baru. Pertimbangan tersebut mencakup potensi penerimaan daerah, dampak lingkungan, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Melalui diversifikasi sektor unggulan, PPU diharapkan mampu mengembangkan sumber pendapatan daerah sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. (Advertorial)
