TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
Langkah tersebut dibahas dalam agenda exit meeting bersama tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltim yang dipimpin Muhammad Sahlan beserta rombongan. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Inspektur Inspektorat Daerah PPU, Budi Santoso, dan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, terutama terkait kesesuaian regulasi tata ruang dengan perkembangan pembangunan daerah yang semakin pesat seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu poin yang menjadi sorotan yakni Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten PPU yang saat ini masih mengacu pada regulasi tahun 2014. Pemkab PPU pun berupaya melakukan revisi agar kebijakan tata ruang dapat menyesuaikan dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan daerah ke depan.
Selain itu, tim pemeriksa juga menyoroti persoalan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data perizinan yang tercatat dalam sistem dengan kondisi di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab PPU berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), guna mendorong perbaikan dan sinkronisasi sistem perizinan agar sesuai dengan ketentuan tata ruang.
Persoalan lainnya berkaitan dengan validasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lahan Baku Sawah (LBS). Pembaruan serta pencocokan data tersebut dinilai penting untuk memastikan perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Inspektur Inspektorat Daerah PPU, Budi Santoso, mengatakan pemerintah daerah menyambut baik hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
”Pemerintah Kabupaten PPU menyambut baik hasil pemeriksaan ini dan akan menindaklanjutinya melalui penyusunan rencana aksi pada awal Desember mendatang. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan tata ruang yang tertib, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, tindak lanjut tersebut akan difokuskan pada pembenahan regulasi tata ruang, sinkronisasi data perizinan melalui OSS, serta validasi data RTH dan LBS.
Melalui langkah tersebut, Pemkab PPU berharap penyelenggaraan penataan ruang dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil evaluasi BPK ini juga diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan PPU berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta perkembangan kawasan IKN. (Humas/Adv/KominfoPPU)
BPK Temukan Sejumlah Persoalan Tata Ruang di PPU, Pemkab Siapkan Langkah Perbaikan











