TITIKNOL.ID, PENAJAM – Wacana pemekaran wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memasuki babak baru yang semakin konkret. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU menagih komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk segera menuntaskan regulasi pemekaran 10 desa baru di wilayah Kecamatan Babulu dan Kecamatan Waru.
Anggota Komisi I DPRD PPU dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Roman Rading, menegaskan bahwa seluruh tahapan kajian dan persiapan administratif untuk pemekaran tahap pertama telah selesai dilakukan.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Waru-Babulu ini menyebutkan bahwa kini bola panas berada di tangan pihak eksekutif untuk segera menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup).
Berdasarkan hasil koordinasi intensif antara legislatif dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, 10 desa persiapan tersebut telah dinyatakan siap untuk dimekarkan tahun ini.
”Insyaallah, menurut versi dari Kabag Hukum, per tahun itu ada sekitar 10 desa yang sudah deal persiapannya sambil menunggu Perbup,” ungkap Roman, Senin (16/11/2026).
Ia memaparkan bahwa kesepuluh desa baru tersebut merupakan bagian dari skema pemekaran tahap awal.
Rinciannya meliputi 8 desa baru yang berada di wilayah Kecamatan Babulu dan 2 desa baru di Kecamatan Waru.
Sementara untuk usulan pemekaran desa-desa lainnya di wilayah tersebut akan diakomodasi pada gelombang tahap kedua.
Selama proses pengawalan berlangsung, Komisi I DPRD PPU mengambil peran aktif sebagai fasilitator guna memastikan tidak ada kendala teknis maupun administrasi yang menghambat aspirasi masyarakat.
Roman mencatat, pihaknya telah menggelar sedikitnya 15 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait dan elemen masyarakat untuk membedah serta menyelesaikan setiap persoalan di lapangan.
”Kami di Komisi I itu sifatnya memfasilitasi saja, dan sudah 15 kali rapat dengar pendapat. Setiap ada masalah langsung kita selesaikan,” tambahnya.
*Pemekaran Kecamatan Menyusul Setelah Desa Definitif*
Selain menyoroti pemekaran desa, Roman juga meluruskan informasi terkait kesiapan pemekaran kecamatan baru di wilayah Babulu.
Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pembentukan kecamatan baru tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan pemekaran desa, melainkan harus melalui tahapan berjenjang.
Syarat mutlak untuk membentuk kecamatan baru adalah terbentuknya desa-desa definitif terlebih dahulu.
Oleh karena itu, fokus utama pemerintah dan DPRD saat ini adalah merampungkan status 10 desa persiapan tersebut.
”Kalau kecamatan itu sesuai aturan, setelah terbentuk 10 desa baru kemudian menyusul kecamatan. Jadi fokus dulu di Babulu adalah menyelesaikan 10 desa ini,” terang Roman.
Melalui kesepakatan terakhir yang dicapai dalam rapat bersama pihak pemerintah daerah—yang dihadiri langsung oleh Asisten Daerah dan Kepala Bagian Hukum—DPRD PPU menetapkan tenggat waktu agar Perbup pemekaran desa tersebut dapat segera disahkan.
”Harapan kita, semoga secepatnya sesuai janji pemerintah, maksimal paling lambat bulan September tahun ini Perbup sudah keluar,” pungkasnya.
DPRD PPU berharap realisasi pemekaran 10 desa ini tidak sekadar menjadi pemenuhan syarat administratif semata, melainkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, mempermudah akses layanan publik, serta mendekatkan rentang kendali pemerintahan bagi masyarakat di Kecamatan Babulu dan Waru. (Advertorial)
10 Desa Baru di Babulu dan Waru Siap Dimekarkan, DPRD PPU Tagih Komitmen Pemkab











