TITIKNOL.ID, ENAJAM – Permasalahan infrastruktur pasar rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Anggota DPRD PPU dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Roman Rading, mendesak Pemerintah Kabupaten PPU untuk bersikap lebih tegas dan tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan menahun terkait mangkraknya bangunan Pasar Waru.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Waru-Babulu ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan relokasi dan pemanfaatan Pasar Waru.
Menurutnya, bangunan fisik pasar tersebut sejatinya telah lama rampung sejak era kepemimpinan kepala daerah terdahulu, yakni dicicil perencanaannya sejak periode 2006–2007 hingga berlanjut pada tahun 2014 di bawah kepemimpinan bupati saat itu.
Kendati bangunan sudah lama berdiri megah, para pedagang dilaporkan belum juga mau atau bisa dipindahkan ke lokasi baru tersebut.
Kondisi ini membuat bangunan pasar terbiar mangkrak dan memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
”Bupati mestinya harus turun gunung. Kenapa ada pasar tidak pindah bertahun-tahun sementara bangunan sudah siap? Bayangkan APBD berapa yang termakan di situ?” tegas Roman dengan nada prihatin.
Ia menilai, jika dibandingkan dengan dinamika di wilayah lain seperti Pasar Babulu yang kendalanya masih bisa diurai melalui pembenahan fasilitas pendukung, Pasar Waru memerlukan intervensi hukum dan administratif yang lebih keras dari pihak eksekutif.
Pasalnya, masyarakat dan para pedagang di Kecamatan Waru sudah sangat lama mendambakan fasilitas pasar yang layak, mengingat pasar di wilayah tersebut nyaris tidak mengalami perubahan signifikan sejak era tahun 1980 hingga 1990-an.
Roman menegaskan, apabila pemerintah daerah terus membiarkan kondisi ini tanpa ada langkah penertiban yang terukur, maka efektivitas pembangunan yang dibiayai oleh uang rakyat (APBD) akan sia-sia.
Oleh karena itu, ia mendorong agar dinas terkait, khususnya Dinas Perindagkop, segera mengambil tindakan tegas demi memastikan fasilitas publik tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.
*Sorot Ratusan Lapak Kosong di Pasar Babulu*
Selain menyoroti kemandekan di Pasar Waru, politisi PKS ini juga membedah persoalan operasional di Pasar Babulu yang berada di dapil yang sama.
Berdasarkan peninjauannya, meskipun Pasar Babulu sudah beroperasi dan dimanfaatkan, masih terdapat ketimpangan yang cukup mencolok pada pemanfaatan fasilitas di dalamnya.
Roman membeberkan bahwa dari total hampir 500 lapak yang tersedia di dalam bangunan pasar, hanya sekitar 200 lebih lapak saja yang terisi oleh pedagang. Artinya, masih ada sisa sekitar 300 lapak yang kosong dan tidak termanfaatkan dengan baik.
Ia juga menyoroti fenomena di mana para pedagang kerap memilih berjualan di pinggir jalan luar pasar ketimbang mengisi los-los yang telah disediakan di bagian dalam.
Guna mengatasi hal tersebut, Roman mengusulkan agar pemerintah daerah melalui OPD terkait—meliputi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindagkop, dan Dinas Perhubungan—dapat duduk bersama dengan asosiasi pedagang.
Kolaborasi lintas instansi ini dinilai penting untuk membenahi berbagai aspek krusial, mulai dari kebersihan lingkungan pasar, penataan parkir yang kerap dikeluhkan tidak jelas, hingga sistem distribusi los agar roda perekonomian kerakyatan dapat berputar lebih optimal.
”Nah, itulah perlunya duduk di antara tiga OPD supaya tidak saling menyalahkan. Dengan begitu bisa lebih nyaman pengguna, karena arahnya ekonomi ini kan di pasar. Kalau pasar tidak menyenangkan oleh pihak pengguna, maka tentu juga akan berpengaruh pada pergerakan keuangan,” tandasnya.
Melalui langkah komprehensif ini, Roman berharap pemerintah daerah dapat segera mengevaluasi dan menuntaskan persoalan pasar tradisional secara menyeluruh.
Tujuannya bermuara pada satu titik, yakni menjadikan pasar rakyat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang nyaman, tertib, dan berdaya saing bagi masyarakat PPU. (Advertorial)
Soal Pasar Waru Mangkrak, Roman Rading: Bupati Mestinya Harus Turun Gunung











