PenajamTitiknolKaltim

DPRD PPU Soroti Minimnya Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih, Khawatir Tak Berfungsi Optimal‎

129
×

DPRD PPU Soroti Minimnya Sosialisasi Kampung Nelayan Merah Putih, Khawatir Tak Berfungsi Optimal‎

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menyoroti minimnya sosialisasi pemerintah terkait keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menyoroti minimnya sosialisasi pemerintah terkait keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
‎
‎Politisi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) Penajam yang tergabung dalam Fraksi Gabungan DPRD PPU itu menilai, pembangunan infrastruktur KNMP harus diiringi dengan pemahaman masyarakat mengenai fungsi, mekanisme pengelolaan, serta manfaat program tersebut.
‎
‎Menurut Jamaluddin, hingga kini masih banyak masyarakat di sekitar lokasi pembangunan yang belum memahami secara utuh tujuan dibangunnya Kampung Nelayan Merah Putih maupun bagaimana keberlanjutan program tersebut ke depan.
‎
‎”Perlu ada sosialisasi lebih dari dinas terkait agar masyarakat di sana paham. Takutnya program itu nanti justru sia-sia dan tidak terfungsikan sebagaimana harapan,” ujarnya.
‎
‎Ia mengaku, meskipun Komisi II DPRD PPU membidangi urusan perikanan, pihaknya belum mendapatkan komunikasi maupun penjelasan secara rinci dari pemerintah daerah terkait teknis pelaksanaan program KNMP.
‎
‎Padahal, menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat sangat diperlukan agar program tersebut berjalan sesuai tujuan.
‎
‎Jamaluddin mengatakan, masyarakat di wilayah Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam kerap mempertanyakan keberadaan KNMP kepadanya.
‎
‎Sebagai wakil rakyat dari wilayah tersebut, ia mengaku belum bisa memberikan penjelasan secara spesifik karena belum memperoleh informasi teknis dari instansi terkait.
‎
‎”Saya tidak mau menyampaikan atau menjawab karena itu bicara teknis. Saya sarankan masyarakat menanyakan langsung kepada dinas atau petugas yang menangani. Namun, saya berharap program ini bisa diterima dan jangan sampai ada penolakan,” katanya.
‎
‎Di sisi lain, Jamaluddin menegaskan DPRD PPU mendukung penuh pembangunan KNMP sebagai upaya mendorong pengembangan sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
‎
‎Bahkan, pihaknya membuka peluang untuk memperjuangkan pembangunan jembatan titian atau dermaga penunjang melalui anggaran APBD 2027, apabila memungkinkan.
‎
‎Menurut dia, keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) saja belum cukup untuk menunjang aktivitas nelayan apabila tidak dilengkapi fasilitas tambat kapal yang memadai.
‎
‎Ia memperkirakan, fasilitas TPI yang dibangun hanya mampu menampung satu hingga dua kapal. Sementara itu, aktivitas nelayan membutuhkan ruang tambat tambahan agar kapal-kapal yang datang tidak mengganggu jalur pelayaran sungai.
‎
‎”Kalau memang di situ mau dilakukan fungsi TPI, harus ada jembatan titian penunjang. Kapal-kapal lain juga membutuhkan tempat bertambat. Jangan sampai menghambat alur sungai. Itu yang nantinya akan kami aspirasikan,” jelasnya.
‎
‎Selain dukungan terhadap infrastruktur KNMP, Jamaluddin juga menyebut Komisi II DPRD PPU mendukung penyaluran bantuan alat tangkap berupa jaring kepada salah satu kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Tengah. Bantuan tersebut merupakan salah satu aspirasi yang telah diperjuangkannya.
‎
‎Lebih jauh, Jamaluddin mengingatkan bahwa tantangan KNMP bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan sistem pengelolaan, khususnya operasional TPI.
‎
‎Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan sejak awal bagaimana mekanisme pelelangan ikan, alur distribusi hasil tangkapan, hingga sistem pengelolaan yang akan diterapkan.
‎
‎Pasalnya, sebagian nelayan di wilayah tersebut masih memiliki keterikatan dengan punggawa atau pihak yang menjadi bos sekaligus penampung hasil tangkapan mereka.
‎
‎Kondisi itu berpotensi menjadi tantangan ketika TPI mulai beroperasi.
‎
‎Sebab, nelayan yang memiliki keterikatan dengan punggawa umumnya sudah mempunyai jalur pemasaran tersendiri sehingga tidak serta-merta menjual hasil tangkapannya melalui mekanisme pelelangan.
‎
‎Jamaluddin mencontohkan pengalamannya saat melakukan studi di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Di daerah tersebut, TPI dapat berfungsi dengan baik karena mampu menarik nelayan dari berbagai daerah, seperti Takalar, Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, bahkan dari luar Sulawesi Selatan.
‎
‎Nelayan yang datang tidak terikat dengan punggawa tertentu sehingga hasil tangkapan dapat dipasarkan melalui mekanisme lelang.
‎
‎”Ketika barangnya datang, diproses sebagaimana lelang. Nah, kalau di sini kita jadi bingung nanti bagaimana. Makanya perlu edukasi dan sosialisasi. Fungsi ke depan seperti apa, mekanismenya bagaimana, dan alurnya bagaimana,” ungkapnya.
‎
‎Ia berharap persoalan tersebut dapat diantisipasi sejak dini agar pembangunan KNMP tidak berakhir menjadi fasilitas yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan secara maksimal.
‎
‎Terkait rencana pembangunan KNMP di sejumlah lokasi, Jamaluddin mengatakan penentuan kawasan penerima program merupakan kewenangan pemerintah berdasarkan hasil kajian kelayakan.
‎
‎Diketahui, rencana pembangunan KNMP di Kabupaten PPU mencakup total delapan lokasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah.
‎
‎Dari total usulan tersebut, realisasinya dibagi ke dalam beberapa tahap.
‎
‎Tiga lokasi tahap awal mulai dibangun akhir 2026, yakni di Kelurahan Nenang, Kelurahan Tanjung Tengah, dan Desa Api-Api. Proyek ini ditandai dengan peletakan batu pertama pada 9 November 2026.
‎
‎Kemudian tiga lokasi rencana lanjutan diusulkan untuk 2027. Salah satu wilayah yang diprioritaskan dalam rencana perluasan ini adalah kawasan Jenebora dan Kecamatan Babulu. 
‎
‎Adapun dua lokasi sisa dari total delapan lokasi awal yang diusulkan masih mengantre untuk tahap perencanaan berikutnya.
‎
‎Jamaluddin sebelumnya sempat mendorong kawasan Kelurahan Sesumpu di Kecamatan Penajam agar menjadi salah satu lokasi pembangunan KNMP. Namun, berdasarkan pertimbangan potensi aktivitas nelayan, kawasan Muara Tunan di Kelurahan Tanjung Tengah dinilai lebih sesuai karena memiliki aktivitas perikanan yang lebih ramai.
‎
‎Meski demikian, ia menegaskan dukungan DPRD terhadap program KNMP harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pengelolaannya.
‎
‎Menurut Jamaluddin, pembangunan fisik merupakan langkah awal. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat memahami program tersebut dan memiliki keterlibatan dalam pengoperasiannya.
‎
‎”Jangan sampai bangunannya sudah ada, tetapi pada akhirnya tidak berfungsi, tidak terpakai, atau mangkrak. Itu yang harus kita antisipasi bersama,” pungkasnya. (Advertorial)