PenajamTitiknolKaltim

Insentif Kader Posyandu Desa di PPU Diusulkan Naik Jadi Rp400 Ribu pada 2027

127
×

Insentif Kader Posyandu Desa di PPU Diusulkan Naik Jadi Rp400 Ribu pada 2027

Sebarkan artikel ini
Kepala DPMD Kabupaten PPU, Tita Deritayati, menjelaskan usulan kenaikan insentif tersebut mempertimbangkan perkembangan peran Posyandu setelah mengalami transformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat sekaligus lembaga kemasyarakatan desa.

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mengusulkan kenaikan insentif bagi kader Posyandu desa dari sebelumnya Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per orang setiap bulan.
‎
‎Usulan penyesuaian tersebut direncanakan mulai diberlakukan pada Tahun Anggaran 2027, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan peran dan tanggung jawab kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
‎
‎Kepala DPMD Kabupaten PPU, Tita Deritayati, menjelaskan bahwa usulan kenaikan insentif tersebut mempertimbangkan perkembangan fungsi Posyandu setelah mengalami transformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat sekaligus lembaga kemasyarakatan desa.
‎
‎Menurutnya, transformasi tersebut memperkuat kedudukan Posyandu sebagai mitra pemerintah desa dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Perannya kini tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa.
‎
‎Perluasan fungsi tersebut turut meningkatkan tanggung jawab kader Posyandu dalam membantu pemerintah desa. Selain terlibat dalam pelayanan kesehatan, kader juga berperan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, melakukan pendataan sasaran pelayanan, menyampaikan informasi, hingga mendorong partisipasi masyarakat.
‎
‎”Dengan semakin luasnya peran Posyandu, tentu perlu diimbangi dengan dukungan pemerintah desa yang memadai, termasuk pemberian insentif yang proporsional dengan tugas dan tanggung jawab kader,” jelas Tita, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Ia menambahkan, rencana penyesuaian insentif bagi kader Posyandu kelurahan yang mulai berlaku pada Januari 2027 juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelaraskan kebijakan pemberian insentif bagi kader Posyandu desa dan kelurahan.
‎
‎Meski demikian, penyelarasan kebijakan tersebut tetap memperhatikan perbedaan sumber pendanaan serta ketentuan penganggaran yang berlaku di masing-masing wilayah.
‎
‎Melalui usulan kenaikan tersebut, DPMD PPU berharap dukungan terhadap kader Posyandu semakin meningkat sehingga mereka dapat menjalankan tugas secara optimal dalam membantu pemerintah desa meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎Selanjutnya, usulan penyesuaian insentif dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten PPU untuk Tahun Anggaran 2027. (Humas/Adv/KominfoPPU)