TITIKNOL.ID, PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, memiliki potensi lahan pertanian sekitar 8.600 hektare. Namun, dari luasan tersebut, baru sekitar 1.300 hektare yang telah terjangkau jaringan irigasi.
Keterbatasan infrastruktur pengairan tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dalam memperkuat produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan daerah.
Persoalan itu dibahas dalam Sidang Komisi Irigasi Kabupaten PPU Tahun 2026 yang digelar untuk memperkuat koordinasi serta merumuskan strategi pengelolaan jaringan irigasi, khususnya dalam menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, H. Tohar, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) se-Kabupaten PPU.
Dalam sambutannya, Tohar menyampaikan bahwa Sidang Komisi Irigasi menjadi forum penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pengelolaan sumber daya air. Pembahasan mencakup kondisi infrastruktur, cakupan wilayah layanan irigasi, hingga kebutuhan penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi PPU adalah keterbatasan ketersediaan air akibat musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Kondisi tersebut berdampak terhadap kebutuhan air pertanian, terutama pada kawasan yang masih mengandalkan sistem tadah hujan.
”Kondisi tersebut berdampak terhadap kebutuhan air sektor pertanian, terutama pada wilayah yang masih bergantung pada sistem tadah hujan,” kata Tohar.
Selain persoalan kekeringan, sejumlah wilayah di PPU juga menghadapi ancaman banjir ketika memasuki musim penghujan. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian di antaranya Desa Karang Jinawi dan Kelurahan Sepaku, serta wilayah Babulu, khususnya Desa Sumber Sari dan Rawa Mulia.
Tohar menilai, penanganan persoalan tersebut membutuhkan pemeliharaan sungai dan kanal secara berkelanjutan, termasuk pengendalian sedimentasi serta pembersihan gulma pada saluran irigasi.
”Penanganannya memerlukan pemeliharaan sungai dan kanal secara berkelanjutan, termasuk pengendalian sedimentasi serta pembersihan gulma pada saluran irigasi,” tuturnya.
Terkait penguatan ketahanan pangan, ia menegaskan bahwa besarnya potensi lahan pertanian PPU harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur pengairan yang memadai. Keberadaan bendungan dan jaringan irigasi sangat dibutuhkan untuk memastikan distribusi air dari sumbernya dapat menjangkau lahan pertanian.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dinilai penting dalam pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi.
Keterlibatan kelompok P3A bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa juga perlu diperkuat. Terutama dalam mendukung pemeliharaan ringan melalui kegiatan gotong royong dan pembersihan saluran secara berkala.
Selain infrastruktur, kesiapan petani dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca juga menjadi perhatian. Penyesuaian waktu tanam dan kesiapan jaringan irigasi diperlukan untuk mengantisipasi kondisi musim hujan 2026 yang diperkirakan relatif pendek dengan intensitas curah hujan rendah.
Persoalan alih fungsi lahan pertanian turut menjadi pembahasan dalam sidang tersebut. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dinilai harus disertai dukungan nyata pemerintah, khususnya melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas pertanian agar lahan produktif tetap dapat dimanfaatkan secara optimal.
Melalui Sidang Komisi Irigasi Tahun 2026, Pemkab PPU berharap terbangun koordinasi dan kesepahaman antarpemangku kepentingan dalam menentukan prioritas penanganan jaringan irigasi.
Hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan irigasi, mengoptimalkan potensi lahan pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara. (Humas/Adv/KominfoPPU).
Lahan Pertanian PPU Capai 8.600 Hektare, Baru 1.300 Hektare Terjangkau Irigasi











