PenajamTitiknolKaltim

Alih Fungsi Lahan Jadi Ancaman, Pemkab PPU Perkuat Perlindungan Kawasan Pertanian

129
×

Alih Fungsi Lahan Jadi Ancaman, Pemkab PPU Perkuat Perlindungan Kawasan Pertanian

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Pertanian PPU, Rozihan Azward, mengatakan perlindungan lahan pertanian telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terus berupaya memperkuat perlindungan lahan pertanian guna mencegah alih fungsi yang berpotensi mengancam keberlanjutan produksi pangan daerah.
‎
‎Pengawasan terhadap pemanfaatan lahan pun akan ditingkatkan, terutama pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
‎
‎Kepala Dinas Pertanian PPU, Rozihan Azward, mengatakan perlindungan lahan pertanian telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, implementasinya di daerah masih perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih spesifik.
‎
‎Menurutnya, hingga kini PPU belum memiliki peraturan daerah (Perda) khusus yang mengatur perlindungan lahan pertanian. Meski demikian, pemerintah kabupaten telah memiliki peraturan bupati (Perbup) yang menjadi salah satu dasar pengaturan terkait persoalan tersebut.
‎
‎“Pemerintah pusat sebenarnya sudah mengatur melalui undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Pemerintah daerah juga seharusnya memiliki aturan daerah untuk memperkuat perlindungan tersebut,” ujar Rozihan, Sabtu (21/11/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan tidak dapat dialihfungsikan secara bebas.

Karena itu, setiap rencana pemanfaatan lahan yang berpotensi mengubah peruntukan kawasan pertanian harus melalui pengawasan dan pertimbangan pemerintah.
‎
‎Salah satu langkah yang akan diperketat yakni pemberian rekomendasi terhadap rencana pembangunan, termasuk pengembangan kawasan perumahan.

Apabila lokasi yang diajukan berada di kawasan pertanian, rekomendasi dan pertimbangan dari Dinas Pertanian menjadi bagian penting dalam proses pengendalian pemanfaatan lahan.
‎
‎Meski demikian, upaya pengendalian alih fungsi lahan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai pembatasan pemanfaatan tanah, terutama pemilik lahan yang menganggap kepemilikan tanah memberikan kebebasan penuh untuk mengubah peruntukannya.
‎
‎“Yang paling sulit itu ketika pemilik tanah merasa bahwa itu tanah mereka. Karena itu, pemerintah memang harus hadir dan menjalankan pengawasan,” jelasnya.
‎
‎Selain penguatan regulasi dan pengawasan, Rozihan menilai ketersediaan infrastruktur pengairan juga memiliki peran penting dalam mempertahankan keberadaan lahan pertanian.

Baca Juga:   Menkeu: Realisasi THR ASN Pusat Capai Rp3 Triliun, Pencairan Bergantung Pengajuan Instansi

Sebab, sawah dengan pasokan air yang memadai akan lebih menunjang kegiatan budidaya padi sehingga produktivitas pertanian dapat terus dipertahankan.
‎
‎Dalam hal ini, pembangunan Bendungan Telake dinilai menjadi salah satu kebutuhan strategis untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian di PPU.

Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperkuat pasokan air bagi kawasan persawahan sekaligus mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan.
‎
‎Rozihan menyebutkan, pemerintah daerah terus mendorong agar rencana pembangunan Bendungan Telake dapat direalisasikan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi serta dukungan anggota komisi di DPR RI.
‎
‎Keberadaan bendungan tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan air pertanian, tetapi juga memperkuat upaya pemerintah dalam mempertahankan lahan produktif agar tidak beralih fungsi.
‎
‎Dengan demikian, penguatan regulasi, pengawasan pemanfaatan lahan, serta pembangunan infrastruktur pengairan perlu berjalan beriringan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan PPU di tengah pesatnya perkembangan pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). (TN02/Adv/KominfoPPU)