TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mulai menyiapkan strategi untuk meningkatkan produksi pertanian melalui perubahan pola tanam.
Salah satu langkah yang didorong Dinas Pertanian PPU yakni mengoptimalkan frekuensi penanaman hingga tiga kali dalam setahun.
Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui peningkatan intensitas tanam dan produktivitas lahan, sektor pertanian diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus membuka peluang terciptanya surplus produksi untuk memenuhi pasar yang lebih luas.
Kepala Dinas Pertanian PPU, Rozihan Azward, mengatakan penerapan pola tanam tiga kali dalam setahun menjadi salah satu target yang akan diupayakan pemerintah daerah ke depan.
Menurutnya, peningkatan produksi harus dilakukan secara berkelanjutan agar sektor pertanian daerah dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, bahkan berpeluang menghasilkan komoditas untuk pasar ekspor.
“Ke depannya kita upayakan untuk tiga kali tanam. Ini dalam rangka mengejar target swasembada pangan yang diminta Presiden, agar berkelanjutan dan bahkan bisa ekspor,” ujar Rozihan, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan produksi pertanian dapat dilakukan melalui dua strategi utama, yakni ekstensifikasi dan intensifikasi.
Ekstensifikasi merupakan upaya menambah luas areal pertanian melalui pembukaan lahan baru, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan lahan yang sudah tersedia agar menghasilkan produksi lebih tinggi.
Dengan kondisi lahan pertanian PPU yang terbatas, strategi intensifikasi dinilai menjadi salah satu pendekatan yang perlu diprioritaskan.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian pola tanam, pemanfaatan teknologi pertanian, serta pengembangan inovasi untuk meningkatkan hasil produksi tanpa harus memperluas kawasan pertanian.
“Karena kondisi lahan yang ada terbatas, otomatis kita melakukan intensifikasi. Jadi memang kita harus mengubah pola tanam dan menghadirkan inovasi-inovasi untuk meningkatkan produksi,” jelasnya.
Di sisi lain, peningkatan produktivitas pertanian juga harus diimbangi dengan upaya menjaga keberadaan lahan produktif.
Dinas Pertanian PPU menilai pengendalian alih fungsi lahan menjadi aspek penting agar kawasan pertanian tidak terus berkurang akibat perkembangan pembangunan.
Rozihan menyebutkan, pemerintah pusat telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Namun, penguatan regulasi di tingkat daerah masih diperlukan agar perlindungan lahan pertanian dapat berjalan lebih optimal.
Hingga saat ini, PPU belum memiliki peraturan daerah (Perda) khusus mengenai perlindungan lahan pertanian, meskipun pemerintah kabupaten telah menerbitkan peraturan bupati (Perbup) terkait hal tersebut. Selain penguatan regulasi, pengawasan terhadap rencana alih fungsi lahan juga akan ditingkatkan.
Salah satu langkah yang dilakukan melalui pemberian pertimbangan dan rekomendasi Dinas Pertanian terhadap rencana pembangunan yang berpotensi mengubah peruntukan lahan, termasuk pengembangan kawasan perumahan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
Menurut Rozihan, pengendalian alih fungsi lahan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah. Pasalnya, persoalan kepemilikan tanah masih menjadi salah satu tantangan, terutama ketika sebagian pemilik lahan menganggap tanah miliknya dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa mempertimbangkan peruntukan kawasan.
Melalui penerapan pola tanam yang lebih intensif, pengembangan inovasi pertanian, serta penguatan perlindungan lahan produktif, Dinas Pertanian PPU berharap kapasitas produksi pangan daerah terus meningkat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Kabupaten PPU dalam mendukung keberlanjutan program swasembada pangan nasional. (TN02/Adv/KominfoPPU)











