Penajam

Program Perumahan dan Permukiman Mengatasi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

×

Program Perumahan dan Permukiman Mengatasi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

Sebarkan artikel ini

Oleh:
Yudi Fitriadi, S.T, M.URP
Perencana Ahli Muda
Penata (III/c)

Pelaksanaan program perumahan dan permukiman memiliki dampak yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan suatu daerah. Program perumahan dapat menjadi alat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Dengan adanya perumahan yang terjangkau, kesenjangan sosial bisa diminimalkan. 

Ketersediaan perumahan yang layak akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mental dan fisik. Program perumahan seringkali dilengkapi dengan pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi. Ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. 

Pembangunan perumahan yang terencana akan membantu dalam pengelolaan wilayah dan kota yang lebih baik, mencegah kemacetan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang. Dengan tersedianya perumahan yang layak, masyarakat dapat hidup dengan lebih stabil, mengurangi tekanan hidup, dan memiliki lingkungan yang mendukung perkembangan keluarga dan individu. 

Program perumahan modern sering kali berfokus pada keberlanjutan lingkungan, menggunakan teknologi dan desain yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, Pengembangan program perumahan dan permukiman juga didorong untuk menyelesaikan permasalahan pemukiman kumuh.

Penanganan kawasan kumuh atau slum improvement merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah yang termasuk kategori infrastruktur namun berpengaruh dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi di wilayah. Kawasan kumuh biasanya ditandai dengan kondisi lingkungan yang kotor, padat penduduk, infrastruktur yang buruk, akses yang terbatas terhadap sumber daya, dan bahkan sampai kecenderungan terjadinya tindak kriminal. 

Program penanganan kawasan kumuh biasanya melibatkan perencanaan wilayah yang berfokus pada pengembangan dan penguatan infrastruktur serta peningkatan kualitas lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai aspek, seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Baca Juga:   Pj Bupati PPU Makmur Marbun Sebut Tekan Stunting Dimulai Sejak Dini

Secara filosofis, penanganan terhadap kawasan kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggara negara dan pelayan publik, hal ini mengingat beberapa hal yaitu:

Keadilan sosial: Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu bentuk dari upaya untuk mencapai keadilan sosial. Semua orang berhak untuk tinggal di tempat yang layak dan nyaman untuk dihuni, tidak peduli apapun latar belakang mereka. Penanganan kawasan kumuh yang efektif dapat membantu mencapai tujuan ini.

Kemanusiaan: Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang dan hidup dengan layak. Kawasan kumuh sering kali menyajikan kondisi yang tidak manusiawi, seperti kurangnya akses ke air bersih, sanitasi yang buruk, dan bahkan kondisi perumahan yang tidak memadai. Penanganan kawasan kumuh membantu menciptakan kondisi yang lebih manusiawi untuk orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Konservasi lingkungan: Kawasan kumuh sering kali terletak di daerah-daerah yang sangat padat, dan hal ini dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran udara dan air, deforestasi, dan hilangnya habitat alami. Penanganan kawasan kumuh yang baik dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan dan menciptakan kondisi yang lebih sehat bagi manusia dan alam.

Pembangunan berkelanjutan: Penanganan kawasan kumuh merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kondisi kawasan kumuh, kita dapat memperbaiki kualitas hidup orang-orang yang tinggal di dalamnya, sambil mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Hal ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan lebih sejahtera.

Dengan dasar filosofis yang kuat ini, penanganan kawasan kumuh harus menjadi prioritas bagi masyarakat dan pemerintah. Upaya ini tidak hanya akan membantu mencapai tujuan sosial, manusiawi, dan lingkungan, tetapi juga akan memperkuat fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

Baca Juga:   Jelang Ramadhan, Dinas Ketahanan Pangan PPU Menguji Pangan Segar Asal Tumbuhan

Jika melihat aspek yuridis, pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi mengenai kewajiban penanganan permukiman kumuh. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur tentang kebijakan nasional dan standar nasional tentang perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, termasuk penanganan kawasan kumuh. 

Dalam UU tersebut, pemerintah diberi mandat untuk memfasilitasi pembangunan kawasan permukiman yang layak huni dan mempercepat penanganan kawasan kumuh. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh menjelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

Dalam penanganan terhadap kawasan permukiman kumuh dilakukan Upaya Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh, yang dilakukan melalui meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Termasuk didalamnya pemenuhan terhadap kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

Pemerintah daerah melibatkan berbagai pihak dalam program penanganan kawasan kumuh, seperti masyarakat setempat, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dalam program tersebut. 

Beberapa strategi yang biasanya dilakukan dalam penanganan kawasan kumuh meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan drainase; peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan; pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan penyediaan perumahan layak huni.

Baca Juga:   Dinas Perkimtan PPU Anggarkan Rp2,5 Miliar untuk PJU di APBD Perubahan

Penanganan kawasan kumuh atau slum improvement memiliki beberapa poin penting antara lain:

  • Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Kawasan kumuh biasanya ditandai dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tidak layak huni. Program penanganan kawasan kumuh dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki kondisi lingkungan, memberikan akses terhadap fasilitas publik, dan penyediaan perumahan yang layak huni.

  • Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial

Kawasan kumuh umumnya dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan berada dalam rentang sosial yang rendah. Program penanganan kawasan kumuh dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas publik dan menyediakan peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

  • Meningkatkan kesehatan masyarakat

Kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tidak layak huni dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Program penanganan kawasan kumuh dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memperbaiki sanitasi dan penyediaan akses air bersih yang memadai.

  • Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pelayanan publik

Kawasan kumuh umumnya memiliki ketersediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang buruk. Program penanganan kawasan kumuh dapat meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pelayanan publik dengan memperbaiki jalan, sanitasi, dan penyediaan akses kesehatan dan pendidikan.

  • Mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan

Program penanganan kawasan kumuh juga dapat mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan dengan memperbaiki kondisi lingkungan dan memperbaiki ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Dengan demikian, penanganan kawasan kumuh merupakan upaya yang penting dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat di wilayah dan mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan.

Di Kabupaten penajam Paser Utara, tercatat masih ada kawasan kumuh seluas 49,07 Ha. Hal ini tentu perlu didalami, terutama bagaimana akar persoalan yang terjadi, sehingga bisa diambil sebuah kebijakan yang efektif dalam penyelesaian permasalahan kawasan kumuh. (bersambung)