Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun dalam evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Inspektorat Kemendagri RI, Jakarta pusat, Rabu (24/06/2024). TITIKNOL.ID/HO/HUMAS13
“Kita bisa lihat bagaimana Kabupaten PPU hari ini. Selama kurang lebih jalan sembilan bulan diberikan tugas sebagai penjabat bupati, kita bisa melakukan berbagai pembenahan, transformasi bahkan kemajuan kinerja di sejumlah program. Artinya kita bisa. Untuk itu terima kasih pada seluruh Kepala SKPD dan seluruh perangkat daerah yang sudah mau bekerja secara maksimal untuk kemajuan PPU,”
TITIKNOL.ID,JAKARTA – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun dinilai sukses dalam menerapkan kinerja berstandar tinggi di pemerintahannya.
Hal ini berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Inspektorat Kemendagri RI, Jakarta pusat, Rabu (24/06/2024).
Selain sukses menerapkan kinerja berstandar tinggi di lingkup Pemkab PPU, Pj Bupati Makmur Marbun pada triwulan III ini juga memberikan hasil pelaporan terbaik serta sesuai dengan capaian 10 indikator prioritas yang menjadi arahan Presiden RI Joko Widodo dan Kemendagri.
Diketahui, evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas penjabat kepala daerah yang sebelumnya mencakup 10 aspek, kini pada triwulan III hanya diminta memaparkan 5 aspek, yaitu terkait inflasi, stunting, pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem, dan penyerapan anggaran.
Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat ditemui usai evaluasi kinerja triwulan III menyampaikan rasa syukurnya, karena seluruh tim evaluator dari Kemendagri telah memberikan apresiasi terhadap kinerjanya, yang terus melakukan pembenahan dan transformasi di berbagai bidang selama menjabat Pj Bupati PPU.
Ia mengatakan bahwa kinerja tersebut bukan merupakan hasil kerja bupati semata, tetapi ada kerja sama dari seluruh perangkat daerah yang memberikan support sistem yang kuat antara satu dan lainnya, termasuk juga dengan dukungan dari masyarakat PPU.
“Kita bisa lihat bagaimana Kabupaten PPU hari ini. Selama kurang lebih jalan sembilan bulan diberikan tugas sebagai penjabat bupati, kita bisa melakukan berbagai pembenahan, transformasi bahkan kemajuan kinerja di sejumlah program. Artinya kita bisa. Untuk itu terima kasih pada seluruh Kepala SKPD dan seluruh perangkat daerah yang sudah mau bekerja secara maksimal untuk kemajuan PPU,” ucap Makmur Marbun.
Lebih lanjut, Marbun menyatakan, walaupun secara umum mendapatkan apresiasi yang membanggakan dengan pelaporan yang sangat baik, namun capaian tersebut bukan tanpa kekurangan.
Masih ada beberapa catatan kecil dari tim evaluator yang akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah selanjutnya.
“Misalnya stunting, kita tidak bisa berhenti dengan menurunnya stunting saja, tetapi kalau bisa kita harus mencapai zero stunting di Kabupaten PPU dan ini memerlukan kerja bersama seluruh sektor” ungkap Marbun.
Termasuk yang berkaitan dengan pengangguran terbuka.
Marbun juga mengatakan, dirinya bersama OPD dan didukung dengan sejumlah kerja sama lembaga pelatihan telah memberikan vokasi langsung, bahkan pelatihan bersertifikasi bagi para pekerja bangunan yang nantinya siap dibutuhkan dengan sertifikasi yang dimiliki.
Begitu juga pelatihan dan vokasi, dilakukan sampai pada sektor UMKM dengan memberikan pelatihan pengembangan UMKM berbasis digital dan mempromosikan setiap hasil UMKM di berbagai market, baik event daerah, nasional, maupun dalam ajang-ajang lainnya.
Bahkan, untuk di sejumlah wilayah kawasan Bandara VVIP IKN, Pemkab PPU telah mendiklatkan 102 putra-putri daerah di lima kelurahan untuk mengikuti pelatihan terkait pelayanan bandara seperti parkir pesawat, tiketing, operator bagasi, dan sejumlah pelayanan lainnya.
Dengan begitu, mereka nantinya sudah siap dipekerjakan seiring dibukanya Bandara VVIP IKN yang ada di Kabupaten PPU.
Hasil evaluasi triwulan III ini, lanjut Marbun, tentunya menjadi tolok ukur bahwa Kabupaten PPU hari ini sudah tidak dipandang biasa-biasa saja, tetapi memiliki standar yang tinggi, sudah setara nasional, sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi, apalagi sudah menjadi IKN.
“Kita harus pertahankan apa yang sudah kita buat hari ini untuk PPU, yakin dan pasti bisa, karena selain adanya IKN memang sudah waktunya kita bertransformasi lebih maju, ke depan tantangan tugas-tugas pemeritah daerah tentunya tidak ringan,” katanya.
Direktur Produk Hukum Daerah (PHD) Kemendagri ini juga menekankan di hadapan para evaluator bahwa masyarakat harus betul-betul diperhatikan, agar tidak ada ketimpangan khususnya antara pembangunan di IKN dengan kesejahteraan masyarakat PPU.
Sebab, ini adalah bagian dari tugas yang berat dalam tantangan ke depan.
“Pemerintah PPU sampai saat ini terus mendorong bahkan meminta langsung kepada pihak-pihak terkait di otoritas IKN untuk memberdayakan dan mengutamakan masyarakat PPU dalam penyaluran tenaga kerja, sehingga tidak ada kesenjangan sosial,” pungkasnya. (Advertorial/Kominfo/hms13)
