TITIKNOL.ID, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat konsultasi guna menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Pertemuan ini diadakan di ruang rapat lantai tiga kantor DPRD PPU pada Senin (18/11/2024).
Selain membahas RTRW, rapat ini juga menetapkan panitia khusus (pansus) untuk menangani Raperda RPJPD dan RTRW.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyampaikan bahwa pembahasan RTRW telah dimulai sejak lama namun sempat tertunda karena adanya perubahan.
“Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebenarnya sudah lama dibahas. Namun, karena adanya perubahan, pembahasan tersebut ditunda. Kini, pembahasan kembali dilanjutkan, termasuk untuk RPJPD,” ujar Raup.
RPJPD sendiri menjadi skala prioritas dalam rencana pembangunan PPU untuk sepuluh tahun ke depan.
Oleh sebab itu, proses penetapan RPJPD dinilai perlu ditindaklanjuti segera melalui koordinasi intensif antar pihak terkait.
“Program sepuluh tahun ke depan ini merupakan prioritas. Setelah koordinasi yang intens, kami mengadakan rapat paripurna guna membahas pembentukan pansus khusus untuk RTRW dan RPJPD,” tambahnya.
Terkait dengan efisiensi anggaran tahun depan, Raup Muin mengungkapkan bahwa alokasi anggaran harus mempertimbangkan urgensi dan substansinya.
Menurutnya, setiap anggaran harus dikaitkan dengan kontribusi nyata bagi pembangunan PPU.
“Kami melihat substansi persoalannya, termasuk hubungan antara dinas di dalam dan luar daerah. Jika memang berkontribusi untuk pembangunan PPU, mengapa tidak?” katanya.
Raup menambahkan bahwa efisiensi anggaran terutama harus diarahkan pada prioritas pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ia menegaskan bahwa hal-hal tersebut lebih penting dibandingkan kegiatan seremonial atau perjalanan dinas yang kurang jelas urgensinya.
“Pembangunan infrastruktur, termasuk pendidikan dan kesehatan, seharusnya menjadi skala prioritas dibandingkan perjalanan keluar daerah yang dianggap tidak jelas,” ujarnya lagi.
Raup juga menambahkan bahwa terpilihnya kepala daerah yang baru nantinya akan membawa visi dan misi yang selaras dengan kebutuhan PPU, termasuk dalam penataan anggaran untuk pembangunan berkelanjutan. (TN01)
