TITIKNOL.ID, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung PPU, Selasa (7/1/2025).
Sidak ini sekaligus mengevaluasi kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengungkapkan beberapa temuan yang menjadi perhatian pihaknya, terkait kinerja rumah sakit dan perlunya perbaikan yang harus segera dilakukan.
“Secara umum, kinerja masih dalam standar pelayanan. Pastinya ada puas dan tidak puas, namun kami perlu melihat lebih dalam mengenai tingkat kepuasan masyarakat,” ujar Raup.
Sidak ini juga merespons keluhan masyarakat terhadap pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), dimana banyak pasien berharap mendapatkan pelayanan maksimal, terutama saat mengalami kondisi darurat.
“Keluhan masyarakat cukup banyak, terutama terkait pelayanan IGD. Selain itu, fasilitas rumah sakit juga masih memerlukan banyak peningkatan,” ungkapnya.
Raup juga menambahkan, adanya kekurangan dalam fasilitas rumah sakit, salah satunya ruang Computerizes Tomography Scan (CT Scan) yang dinilai masih belum memadai.
Selain itu, masalah ketersediaan dokter spesialis. Tercatat ada 33 dokter spesialis yang beroperasi, namun lokasi praktik mereka tidak berada di RSUD PPU.
“Ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada aksesbilitas layanan kesehatan bagi masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, persoalan pelayanan BPJS, utamanya terkait keterlambatan dalam proses rujukan pasien dari RSUD PPU menuju rumah sakit di Balikpapan pun disoroti.
“Seringkali pasien harus mengantri berjam-jam, bahkan seharian, hanya untuk menunggu ruangan tersedia. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Raup juga mengungkapkan rencana DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya menyangkut masalah pelayanan.
“Kami juga telah meminta agar pihak manajemen RSUD nanti lebih aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah mengenai kebutuhan sarana dan prasarana guna meningkatkan standar pelayanan kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal dan tepat waktu,” tutupnya. (*/)
