TITIKNOL.ID – Istana Kepresidenan akhirnya buka suara terkait pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengenai pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemblokiran tersebut bukan berarti tidak ada anggaran, melainkan anggaran yang sudah tersedia belum dibuka penggunaannya.
“Blokir itu bukan berarti anggarannya tidak ada. Anggarannya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita IKN, hanya saja penggunaannya belum dibuka,” kata Hasan, dikutip dari detikFinance, Sabtu (9/2/2025).
Hasan juga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 48 triliun untuk lima tahun ke depan guna mendukung pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Komitmen Presiden sudah jelas, seperti yang disampaikan Menko Infrastruktur beberapa hari lalu. Selama lima tahun ke depan, pemerintah akan mengalokasikan Rp 48 triliun untuk pembangunan IKN,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan penyelesaian infrastruktur utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk gedung yudikatif dan legislatif. Sementara itu, pengembangan di luar kawasan inti akan melibatkan sektor swasta.
“Target pemerintah adalah menyelesaikan pembangunan kawasan inti pemerintahan, termasuk gedung yudikatif dan legislatif. Untuk pengembangan lainnya, akan didorong dari investasi swasta,” jelas Hasan.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pemblokiran anggaran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi alasan belum adanya realisasi pembangunan IKN pada 2025.
Ia menyebut bahwa tanpa anggaran yang tersedia, pihaknya belum bisa melanjutkan proyek yang dimulai di era Presiden Joko Widodo tersebut.
“Realisasi anggaran IKN belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua, jadi tidak ada progres,” ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Polemik ini menyoroti dinamika kebijakan fiskal dalam pembangunan IKN, yang masih membutuhkan kejelasan dalam eksekusinya. (*)
