TITIKNOL.ID – Pembangunan infrastruktur di wilayah Krayan, yang menjadi urat nadi konektivitas di perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi keterbatasan anggaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kaltara, Bertius, mengungkapkan faktor menghambat realisasi mimpi tersebut.
Akses dari ibu kota provinsi ke Krayan melalui Semamu, yang diharapkan menjadi solusi atas isolasi wilayah, terganjal oleh penyesuaian anggaran di tingkat Pemerintah Pusat.
“Informasi dari Bappenas dan Kementerian PU menyebutkan bahwa anggaran masih dalam tahap komunikasi, dan sumbernya bukan dari APBN murni, melainkan dana Bank Dunia,” ungkap Bertius belum lama ini.
Lebih lanjut, pembangunan jalan lingkar Krayan, yang menjadi tanggung jawab provinsi, turut merasakan imbas dari kebijakan efisiensi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) 2025. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, yang mencabut DAU Infrastruktur, DAK Irigasi, dan DAK Jalan, menjadi kendala bagi proyek ini.
“DAU Infrastruktur, yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan jalan lingkar Krayan, kini ditiadakan,” jelasnya.
Mencari Jalan Keluar di Tengah Ketidakpastian
Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Provinsi Kaltara berupaya keras mencari solusi alternatif. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) menjadi prioritas, dengan harapan dapat mengalihkan alokasi anggaran dari sumber lain untuk pembangunan infrastruktur, tidak hanya di Krayan, tetapi di seluruh wilayah Kaltara.
“Opsi lain sedang kita diskusikan, menunggu arahan spesifik dari Gubernur, untuk mengidentifikasi sumber pembiayaan yang dapat dialihkan,” kata dia, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tidak menyerah pada keadaan.
Pembangunan kelistrikan dan pemekaran daerah otonomi baru di wilayah perbatasan tetap menjadi agenda penting dalam rencana pembangunan jangka panjang Kaltara.
Pemerintah provinsi juga tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dengan mempertimbangkan arahan dari Pemerintah Pusat terkait ASTA CITA.
“Usulan untuk menjadikan program prioritas Pemerintah Pusat mungkin saja, tetapi persetujuan adalah hal yang berbeda. Kita tidak ingin memberi harapan palsu kepada masyarakat,” tegasnya.
Meskipun menghadapi tantangan berat, Pemerintah Provinsi Kaltara tetap optimis dapat menemukan solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Krayan dan seluruh wilayah Kaltara. (m04)
