Penajam

Hadiri Munas VI Apkasi dan HUT ke-25 di Minahasa Utara, Bupati PPU: Ruang Perjuangan Kepentingan Daerah yang Inklusif

92
×

Hadiri Munas VI Apkasi dan HUT ke-25 di Minahasa Utara, Bupati PPU: Ruang Perjuangan Kepentingan Daerah yang Inklusif

Sebarkan artikel ini
Bupati PPU Mudyat Noor menghadiri acara puncak Munas VI Asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia

TITIKNOL.ID, MINAHASA UTARA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menghadiri acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Apkasi yang digelar di Sentra Hotel, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat (30/5/2025).

‎Dalam kesempatan itu, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Tohar dan sejumlah pejabat dari perangkat daerah terkait.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten PPU dalam mendorong kolaborasi antar daerah.

‎Munas VI Apkasi tahun ini menjadi forum strategis bagi para kepala daerah dari seluruh Indonesia dalam memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam pembangunan nasional.

‎Forum ini tidak hanya membahas evaluasi program kerja sebelumnya, namun juga menyusun arah kebijakan strategis Apkasi untuk lima tahun ke depan.

‎Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam Munas tersebut adalah penetapan Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi, sebagai Ketua Umum Apkasi periode 2025–2030.

‎Bupati PPU Mudyat Noor menyambut baik terselenggaranya Munas tersebut, yang menurutnya mampu menjadi wadah menyatukan aspirasi daerah secara demokratis dan bermusyawarah.

‎“Forum ini menjadi penguat solidaritas dan ruang perjuangan kepentingan daerah yang inklusif,” ujarnya usai menghadiri rangkaian acara.

‎Ia menambahkan, sinergi antar pemerintah kabupaten harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.

‎Dengan keikutsertaan dalam Munas Apkasi, Pemerintah Kabupaten PPU berharap dapat memperkuat jejaring kerja sama daerah serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat di tingkat lokal. (Advertorial)