TITIKNOL.ID – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan diskon tarif listrik 50 persen kepada 79,3 juta pelanggan listrik dengan daya di bawah 1.300 VA resmi dibatalkan.
Pemerintah memutuskan mengganti kebijakan tersebut dengan penambahan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembatalan diskon listrik dilakukan karena keterbatasan waktu implementasi.
Menurutnya, penganggaran yang terlambat membuat program ini tidak memungkinkan dijalankan pada Juni atau Juli 2025.
“Kita rapat diskon listrik, tapi penganggarannya lebih lambat. Kalau Juni atau Juli tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Sebagai gantinya, pemerintah memperbesar BSU yang semula hanya Rp150 ribu per bulan menjadi Rp300 ribu.
Bantuan tersebut diberikan selama dua bulan, yakni Juni dan Juli, sehingga totalnya mencapai Rp600 ribu per orang.
“Program BSU akan diimplementasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nilainya Rp300 ribu per bulan untuk bulan Juni dan Juli,” jelas Sri Mulyani.
Bantuan ini ditargetkan menyasar sekitar 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 565 ribu guru honorer di seluruh Indonesia.
Selain penambahan BSU, ada empat kebijakan lain yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi Prabowo senilai total Rp24,44 triliun. Berikut rinciannya:
- Diskon tiket transportasi (kereta, pesawat, dan angkutan laut) senilai Rp0,94 triliun.
- Diskon tarif tol selama Juni-Juli 2025 sebesar Rp0,65 triliun.
- Penebalan bantuan sosial senilai Rp11,93 triliun.
- Perpanjangan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Sri Mulyani menyebutkan bahwa mayoritas dana stimulus ini, yaitu sekitar Rp23,59 triliun, akan bersumber dari APBN 2025.
Pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II tetap mendekati 5 persen di tengah tekanan global. (*)
