TITIKNOL.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berencana melonggarkan aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini menjadi syarat dalam pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, aturan ini justru dapat membuat daya saing Indonesia tertinggal dari negara lain.
Wacana pelonggaran TKDN itu mendapat sambutan positif dari Arthur B. Laffer, mantan penasihat Presiden Amerika Serikat dan ekonom senior.
Ia menilai langkah tersebut merupakan strategi yang tepat untuk mendorong perdagangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Pemerintah perlu mengurangi banyak regulasi yang menghambat. Biarkan Indonesia fokus memproduksi barang yang bisa dibuat dengan baik, dan membeli yang tidak bisa dari negara lain,” ujar Laffer dalam acara Manufacture Check yang disiarkan CNBC Indonesia, dikutip Senin (15/6/2025).
Menurut Laffer, untuk menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang sehat, pemerintah Indonesia juga harus menetapkan tarif pajak serendah mungkin.
Kombinasi regulasi ringan dan pajak rendah diyakini mampu mendongkrak aktivitas ekonomi nasional.
“Dengan beban regulasi yang lebih ringan dan pajak rendah, Anda akan terkejut melihat lonjakan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Laffer bahkan optimistis bahwa Indonesia bisa mencapai target ambisius, yaitu pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada tahun 2029, asalkan dua strategi utama itu dijalankan secara konsisten oleh pemerintahan Prabowo.
“Saya yakin, dengan pendekatan seperti ini, pemerintah bisa melampaui proyeksi pertumbuhan lima tahun ke depan,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyinggung soal regulasi TKDN dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI di Jakarta.
Ia menilai, pemaksaan TKDN tanpa memperhitungkan kapasitas industri dalam negeri justru bisa menjadi kontraproduktif.
“Tolong para menteri, mari kita realistis. TKDN dibikin yang realistis saja. Kemampuan dalam negeri bukan hanya soal regulasi, tapi menyangkut pendidikan, teknologi, dan kapasitas industri,” tegas Prabowo.
Pelonggaran TKDN ini digadang-gadang akan menjadi bagian dari paket reformasi ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran, yang fokus pada efisiensi kebijakan dan peningkatan daya saing Indonesia di panggung global. (*/)
