TITIKNOL.ID – Partai Nasdem mengusulkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), jika belum memungkinkan ditetapkan sebagai ibu kota negara.
Usulan ini dinilai sebagai langkah realistis di tengah belum siapnya IKN dari segi administrasi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintahan.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers pada Jumat (18/7/2025) malam.
Menurutnya, penetapan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim bisa dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
“Pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” ujarnya.
Saan menilai langkah ini dapat menghentikan polemik status IKN dan mencegah agar infrastruktur yang sudah dibangun tidak mangkrak.
Ia menambahkan, Jakarta bisa tetap berfungsi sebagai pusat pemerintahan nasional hingga semua aspek pendukung di IKN benar-benar siap.
“Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan lokasi ASN benar-benar matang,” tambah Saan.
Nasdem mengambil sikap ini karena hingga kini Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota belum diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, menurutnya, kelanjutan pembangunan IKN harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan situasi politik nasional.
“Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah sebaiknya melakukan moratorium sementara. Sambil menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” katanya.
Wakil Ketua DPR itu juga mendorong adanya penyesuaian anggaran terhadap proyek IKN.
Ia melihat saat ini pemerintah sedang fokus pada efisiensi dan pembiayaan program strategis lainnya.
“Jangan sampai pembangunan IKN yang sudah menyerap banyak anggaran menjadi beban, sementara program-program strategis lain juga harus tetap berjalan,” tegasnya.
Usulan ini muncul di tengah berbagai tantangan yang dihadapi proyek IKN, termasuk belum optimalnya relokasi ASN dan laporan soal kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal di wilayah sekitar.
Nasdem berharap pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi objektif dan kemampuan negara saat ini. (*/)
