TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Ternyata membuat ekowisata di Kaltim terkendala oleh Infrastruktur, padahal punya mangrove terluas di Indonesia.
Kawasan hutan mangrove di Provinsi Kalimantan Timur diakui salah satu yang terluas di Indonesia. Namun, sayangnya potensi ini belum maksimal untuk dikembangkan menjadi ekowisata.
Demikian dipaparkan oleh Manajer Program Kelautan Kalimantan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Basir Daud.
Dia menjabarkan, berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas mangrove di Kaltim adalah 352.978 hektare (ha).
Luasan itu terindikasi menjadi yang terluas di Indonesia karena sebelumnya Provinsi Papua Barat memiliki luas 457.000 ha.
“Dengan pecahnya Papua Barat menjadi pemekaran Papua Barat Daya, bisa jadi sekarang Kalimantan Timur yang terluas mangrovenya,” beber Basir Daud pada Kamis (24/7/2025).
YKAN mengeklaim kawasan mangrove terluas di Kalimantan Timur ada di Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kemudian disusul Kabupaten Berau. Sisanya ada juga tersebar di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Bontang, dan Kota Balikpapan.
“Sebenarnya kalau lihat posisinya di mata nasional, mangrove Kaltim ini sangat strategis. Itu terbukti dengan banyaknya kerja sama restorasi mangrove Kaltim yang selalu masuk dalam target restorasi nasional,” kata Basir.
Kabupaten Berau, khususnya kawasan Kepulauan Derawan, termasuk dalam Segitiga Karang Dunia atau Coral Triangle.
Basir menjelaskan, Segitiga Karang Dunia adalah wilayah laut tropis dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, termasuk terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.
Kondisi itu menjadi sumber mata pencaharian bagi nelayan yang sangat diandalkan oleh masyarakat.
Lima tahun terakhir ada kepedulian yang tinggi dari masyarakat untuk mengelola kawasan mangrove.
“Menjadikan mangrove sebagai sumber oksigen bersih, membuat produk UMKM, hingga upaya pengembangan ke ekowisata,” katanya.
Namun, diakui fungsi sosial ekonomis ini masih perlu dukungan dari banyak pihak.
Menurut Basir, kendalanya ada pada ruang kewenangan di mana pola itu bisa dibilang perlu penguatan kelembagaan.
“Di Kaltim sebenarnya sudah ada Kelompok Kerja Daerah, itu yang harus diperkuat untuk konsolidasi baik dari sisi kebijakan maupun pengembangan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan mangrove ini,” ungkapnya.
Beberapa ekowisata mangrove yang dibilang berhasil di Kaltim di antaranya:
- Kawasan mangrove di Graha Indah Balikpapan;
- Mangrove SMAN 8 Balikpapan;
- dan mangrove Tanjung Laut di Bontang.
Kemudian di Berau ada mangrove Teluk Semanting, mangrove Tanjung Batu, dan yang menuju untuk dikembangkan lagi adalah mangrove di Kampung Karangan.
Mengemas Mangrove jadi Ekowisata
Pengamat pariwisata Kaltim, Syahrul Karim, M.Sc mengatakan tren ekowisata sebagai pariwisata berkelanjutan sebenarnya sudah mulai muncul pada era 1980-an, yang telah menjadi agenda global, sampai kemudian muncul Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
Salah satu turunan dari agenda itu adalah ekowisata mangrove.
Namun sayangnya, Syahrul menilai di Kalimantan Timur agenda ini belum berjalan maksimal karena sebagian masih terkendala pada infrastruktur.
“Pengelolaan ekowisata mangrove selama ini hanya muncul inisiatif dari kelompok masyarakat atau NGO, belum ada partisipasi yang kuat dari pemerintah,” bebernya, Kamis (24/7/2025).
Tugas pemerintah daerah, kata Syahrul, adalah menyiapkan infrastruktur publik seperti jalan, air bersih, listrik, dan lainnya.
“Kalau infrastruktur siap, kunjungan wisata pasti akan meningkat, bahkan investor juga bisa masuk mengembangkan wisata tersebut. Ini yang belum berjalan maksimal,” tutur Dosen Politeknik Negeri Balikpapan.
Selain itu, promosi berbasis digital juga dianggap perlu digeber untuk menarik minat wisatawan.
Syahrul meyakini, jika ekowisata mangrove ini digarap dengan baik maka akan menjadi daya tarik yang tinggi, terutama bagi wisatawan asing. (*)
