TITIKNOL.ID, TENGGARONG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (14/8/2025).
Aksi ini dipicu oleh polemik dugaan pemangkasan anggaran Beasiswa Kukar Idaman yang dinilai sangat merugikan mahasiswa.
Situasi sempat memanas. Aksi unjuk rasa yang dimulai secara damai berubah tegang ketika massa membakar ban di depan kantor bupati.
Adu argumen dan saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan tak terhindarkan.
Dinilai tak Masuk Akal
Zulkarnain, Koordinator Lapangan Aksi, menyebut pemotongan nominal beasiswa dari Rp5 juta menjadi hanya Rp1,6 juta adalah kebijakan yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan daerah.
“Masyarakat diberi harapan bisa kuliah berbekal beasiswa pemerintah. Tapi ketika mereka sudah kuliah, bantuan yang diberikan tak mencukupi biaya pendidikan,” tegas Zulkarnain.
Ia menambahkan, saat ini tidak ada kampus yang memiliki UKT atau SPP di bawah Rp2 juta.
Bantuan sebesar Rp1,6 juta dinilai tidak realistis dan tidak layak, apalagi bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Bantuan segitu jelas tidak cukup. Ini bukan bantuan, ini penghinaan bagi mahasiswa Kukar yang ingin maju lewat pendidikan,” tambahnya.
Mahasiswa Terancam Gagal Kuliah
Menurut para pengunjuk rasa, pemangkasan anggaran beasiswa ini dapat berdampak langsung pada kelangsungan studi mahasiswa penerima.
Tidak sedikit mahasiswa yang menggantungkan pendidikan mereka sepenuhnya pada beasiswa Kukar Idaman.
Banyak dari mereka kini berada dalam kondisi terancam menghentikan kuliah karena tidak sanggup membayar biaya pendidikan tanpa dukungan dana yang memadai.
Pihak Pemkab Kukar melalui Wakil Bupati menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada pemotongan anggaran secara total.
Menurut Zulkarnain, Koordinator Lapangan Aksi bahwa nominal beasiswa berkurang karena terjadi penambahan kuota penerima.
“Dana tetap, tapi jumlah penerima bertambah. Jadi otomatis nominal bantuan per mahasiswa ikut turun,” tuturnya.
Namun, Zulkarnain menyebut alasan itu tidak bisa dijadikan pembenaran.
Ia menilai perlu ada penyesuaian anggaran jika pemerintah memang ingin memperluas jangkauan penerima.
Kata dia, logikanya sederhana, kalau ingin beli banyak barang di warung, uangnya juga harus ditambah.
“Kalau penerima ditambah, ya anggarannya juga ditambah,” sindirnya.
Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lanjutan
Aksi protes hari ini bukan yang terakhir. Aliansi mahasiswa berjanji akan kembali turun ke jalan jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan mereka secara konkret, termasuk menambah anggaran beasiswa atau mengembalikan nominal bantuan seperti semula.
“Kami akan kembali ke Pemkab. Kebijakan ini berasal dari bawahannya, yakni Kabag Kesra. Jika tidak ada tindak lanjut, aksi lanjutan akan kami gelar,” tegas Zulkarnain. (*)
