TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas di Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat, Jumat (15/8/2025), Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Mereka menyuarakan enam tuntutan utama, termasuk kritik keras terhadap pelaksanaan PKKMB 2025, transparansi anggaran, serta penolakan terhadap permintaan maaf Rektorat kepada Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Aksi dimulai sekitar pukul 16.00 Wita di Kampus Unmul Samarinda.
Para mahasiswa menyuarakan ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan kampus yang dinilai tidak demokratis dan mengabaikan aspirasi mahasiswa.
Presiden BEM KM Unmul, Maulana, menyebut pelaksanaan PKKMB 2025 mencerminkan kemunduran demokrasi di lingkungan kampus.
Ia mengkritik pemilihan GOR 27 sebagai lokasi utama PKKMB, yang dianggap tidak layak menampung lebih dari 6.000 mahasiswa baru.
Usulan mahasiswa soal lokasi alternatif yang lebih representatif ditolak tanpa ruang dialog terbuka.
“Ini menunjukkan kampus abai terhadap keselamatan dan kenyamanan,” tegas Maulana saat audiensi bersama Wakil Rektor III, Prof. Bahzar.
Selain itu, mereka menolak kehadiran militer dalam forum akademik, terutama keterlibatan perwakilan Pangdam VI Mulawarman.
“Kami minta narasumber akademis, bukan aparat. Kehadiran militer tidak sesuai dengan semangat kampus sebagai ruang bebas berpikir,” tambahnya.
Kecam Permintaan Maaf ke Wagub Kaltim
Mahasiswa juga mengecam sikap Rektorat dan Dekanat FKIP yang meminta maaf kepada Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, atas aksi diam mahasiswa FKIP saat PKKMB.
Reynaldi, perwakilan mahasiswa lainnya, menilai permintaan maaf tersebut melemahkan posisi mahasiswa dan mencederai kebebasan berekspresi.
“Aksi membalikkan badan adalah bentuk protes damai. Jika itu harus dimintai maaf, lalu siapa yang membela hak mahasiswa? Kami menuntut klarifikasi resmi dari Rektor bahwa aksi itu adalah bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin hukum,” katanya.
Dalam aksi tersebut, BEM KM Unmul bersama aliansi fakultas menyampaikan enam tuntutan resmi kepada Rektorat, yaitu:
- Menolak dan melawan segala bentuk intimidasi terhadap mahasiswa.
- Menuntut hak pengelolaan PKKMB sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa.
- Menolak UKT mahal yang membebani mahasiswa.
- Mendorong transparansi anggaran dan perbaikan sistem monitoring-evaluasi kampus.
- Menindak tegas praktik pungli di lingkungan Unmul.
- Mengeluarkan pelaku kekerasan seksual dari lingkungan kampus.
Tanggapan Wakil Rektor Atas Demo Mahasiswa
Wakil Rektor III, Prof. Bahzar, yang menemui massa menyatakan seluruh aspirasi akan dilaporkan ke Rektor Unmul Prof. Abdunnur, yang saat ini sedang berada di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, menghadiri rapat bersama Menteri.
“Keputusan ada di tangan Rektor, saya akan segera menyampaikan semua tuntutan ini,” ujarnya singkat.
Pantauan Titiknol.id, aksi ditutup dengan pernyataan tegas dari koordinator lapangan bahwa demonstrasi belum selesai.
Massa mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. (*)
