TITIKNOL.ID, PENAJAM – Per Juli 2025, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tercatat mengalami inflasi year-on-year sebesar 3,26 persen diikuti Indeks Harga Konsumen (IHK) 109,77.
Angka ini menjadikan Kabupaten PPU sebagai daerah dengan inflasi tertinggi se-Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Menindaklanjuti hal itu, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) mengambil langkah strategis dengan menggelar operasi pasar.
Empat titik OP sudah ditetapkan, diantaranya Kelurahan Mentawir, Maridan, Jenebora, dan Kelurahan Sotek.
”PPU menyumbang inflasi tertinggi di Kaltim, karenanya pemerintah daerah harus turun tangan yakni menggelar operasi pasar,” jelas Kabid Perdagngan Diskukmperindag PPU, Marlina, Rabu (20/8/2025).
Upaya ini dilakukan guna menekan angka kenaikan inflasi sekaligus pemulihan perekonomian masyarakat melalui harga pasar yang lebih terjangkau.
Marlina menambahkan operasi pasar digelar mulai tanggal 19-22 Agustus 2025, dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing Kelurahan.
Adapun dalam gelaran operasi pasar juga turut melibatkan perangkat desa/kelurahan dan distributor serta pihak terkait lainnya.
”Kami menggandeng distributor yang tak hanya menyediakan komoditas pangan, tapi sekaligus menyediakan tabung gas LPG 3 kg dengan kuota setiap Kelurahan mendapatkan 200 tabung,” jelas Marlina.
Hari pertama telah sukses dilaksanakan di Kelurahan Mentawir. Marlina menyebut, 156 tabung gas terjual, sementara sisanya 44 tabung dikembalikan ke pangkalan.
”Sebenarnya tabung gas sendiri juga ditunggu-tunggu masyarakat, alhamdulillah persediaan kami mencukupi bahkan lebih,” kata dia.
Kondisi ini agak kontras apabila disejajarkan dengan minat masyarakat terhadap komoditas pokok, beras.
Marlina mengungkapkan, alasannya lantaran sebagian besar masyarakat di wilayah itu baru saja menerima bantuan pangan berupa beras SPHP dari Bulog.
”Bantuan tersebut merupakan program Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk masyarakat tidak mampu. Kebetulan masyarakat Mentawir banyak yang menerima bantuan sehingga minat mereka sedikit lebih rendah dibandingkan kebutuhan gas LPG sebagai bahan bakar memasak,” tandasnya.
(TN01)
