TITIKNOL.ID – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tidak lagi mengalami defisit dalam dua hingga tiga tahun mendatang.
Ia menyebut, target tersebut bisa tercapai pada 2027 atau paling lambat pada 2028.
“Apakah di 2027 atau 2028 saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo dalam pidatonya saat Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks DPR RI, Jumat (15/8/2025).
Menurut Prabowo, salah satu strategi utama untuk menekan defisit APBN adalah melalui efisiensi anggaran.
Upaya tersebut, kata dia, sudah mulai dijalankan dan terbukti memberikan dampak positif bagi keuangan negara.
“Pemerintah berjanji kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin,” tegasnya.
Dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2026, pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini menunjukkan tekad pemerintah untuk tetap menjaga defisit dalam batas aman sesuai aturan fiskal.
Secara rinci, belanja negara pada RAPBN 2026 dialokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.147,7 triliun.
Perbedaan antara keduanya menjadi dasar terbentuknya defisit yang masih harus ditutup dengan pembiayaan.
Prabowo menegaskan, pembiayaan anggaran ke depan akan diarahkan pada instrumen yang inovatif dan berkelanjutan.
Hal ini untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap sehat serta mampu menopang kebutuhan pembangunan tanpa membebani generasi mendatang.
Target ambisius menuju APBN nol defisit dinilai menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
Pasalnya, kondisi ekonomi global dan dinamika geopolitik bisa memengaruhi proyeksi pendapatan maupun kebutuhan belanja negara.
Meski demikian, Prabowo optimistis dengan kerja keras, efisiensi, serta dukungan masyarakat, cita-cita Indonesia memiliki APBN berimbang bisa tercapai.
Hal itu diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengelolaan fiskal nasional yang lebih kuat dan mandiri. (*/)
