TITIKNOL.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Kali ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, terjaring bersama 19 orang lainnya dalam operasi senyap di Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (20/8/2025) malam hingga Kamis dini hari.
Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto membenarkan adanya OTT tersebut. Ia menyebut, penindakan dilakukan karena adanya dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Benar, OTT dilakukan terkait dugaan pemerasan perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Fitroh melalui pesan singkat, Kamis (21/8/2025).
Dari informasi yang dihimpun, sekitar 20 orang diamankan dalam operasi tersebut.
Selain Wamenaker Immanuel Ebenezer, sejumlah pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan juga ikut diamankan penyidik KPK.
Sejumlah barang bukti turut disita, termasuk dokumen terkait sertifikasi K3 serta bukti elektronik.
Namun, KPK belum merinci jumlah uang yang diamankan dalam OTT kali ini.
Semua pihak yang terjaring langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
“Saat ini mereka masih dalam pemeriksaan. Kami akan sampaikan perkembangannya secara resmi,” tambah Fitroh.
OTT ini menambah daftar panjang pejabat tinggi negara yang terseret kasus dugaan korupsi.
Immanuel Ebenezer sendiri dikenal sebagai aktivis yang kemudian dipercaya Presiden untuk menduduki jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan sejak awal pemerintahan berjalan.
Publik kini menyoroti kasus tersebut karena menyangkut praktik pemerasan yang diduga dilakukan oleh pejabat negara terhadap dunia usaha.
Kasus ini dikhawatirkan dapat merusak iklim investasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus memberantas korupsi di semua lini, termasuk kementerian.
Lembaga antirasuah ini juga meminta dukungan masyarakat untuk terus melaporkan dugaan praktik korupsi, suap, maupun pemerasan yang dilakukan oleh pejabat publik. (*/)
