Nasional

Komisi III DPR Panggil Kapolres Kukar AKBP Dody Terkait Ribut dengan Senator Henock

178
×

Komisi III DPR Panggil Kapolres Kukar AKBP Dody Terkait Ribut dengan Senator Henock

Sebarkan artikel ini
‎Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (Ig@habiburokhman)

TITIKNOL.ID – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Dody Surya Putra.

‎Pemanggilan ini dilakukan buntut isu perselisihan antara AKBP Dody dengan anggota DPD RI, Yulianus Henock Sumual.

‎Informasi yang beredar menyebutkan, AKBP Dody dan Henock terlibat adu argumen melalui sambungan telepon.

‎Persoalan bermula ketika Henock meneruskan keluhan warga terkait konflik agraria di Kutai Kartanegara kepada Kapolres. Namun, komunikasi tersebut justru berujung ketegangan.

‎Kasus ini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial dan pemberitaan.

‎Habiburokhman menilai, jika benar peristiwa itu terjadi, maka sikap Kapolres Kukar tidak patut dilakukan terhadap seorang senator yang menjalankan tugas konstitusionalnya.

‎“Komisi III akan memanggil Kapolres Kutai Kartanegara pada Senin (25/8). Sangat disayangkan apabila benar yang bersangkutan melakukan pengecaman terhadap senator Henock,” ujar Habiburokhman, Rabu (20/8/2025).

‎Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan bahwa senator hanya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Menurutnya, Henock berhak menyampaikan aspirasi warga kepada aparat penegak hukum.

‎“Harusnya Kapolres justru bekerja sama dan berkoordinasi dengan senator agar masalah-masalah terkait masyarakat di Kutai Kartanegara bisa diselesaikan dengan baik,” tegasnya.

‎Pemanggilan Kapolres Kukar oleh Komisi III DPR dinilai sebagai langkah penting untuk mengklarifikasi duduk perkara.

‎DPR juga ingin memastikan tidak ada tindakan intimidasi aparat terhadap wakil rakyat maupun masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

‎Persoalan konflik agraria di Kutai Kartanegara sendiri menjadi salah satu isu yang kerap memicu gesekan antara masyarakat dan perusahaan.

‎Legislator berharap sinergi antara aparat keamanan dan wakil rakyat dapat menjadi solusi, bukan sebaliknya menimbulkan masalah baru.

‎Hingga kini, pihak Polres Kutai Kartanegara belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik ini. Publik pun menanti hasil pemanggilan Komisi III DPR terhadap AKBP Dody pada awal pekan mendatang. (*/)