TITIKNOL.ID – Pemerintah menargetkan belanja negara pada tahun 2027 berada di kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Target tersebut tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang menjadi pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan kualitas belanja negara melalui berbagai langkah efisiensi dan refocusing anggaran.
Kebijakan tersebut bertujuan memastikan setiap alokasi anggaran lebih produktif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta perekonomian nasional.
“Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21, Selasa (9/6/2026).
Selain meningkatkan kualitas belanja, pemerintah juga akan terus memperkuat efektivitas program subsidi dan perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Menurut Purbaya, bantuan sosial dan subsidi secara bertahap akan diarahkan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).
Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Program-program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan juga terus didorong dan diperkuat,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi antarprogram perlindungan sosial yang dijalankan berbagai kementerian dan lembaga akan terus diperkuat.
Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat berjalan lebih terpadu, saling melengkapi, dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas belanja pusat dan daerah melalui penguatan koordinasi dan harmonisasi program pembangunan.
Upaya tersebut diarahkan agar belanja daerah semakin optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan di berbagai wilayah.
Purbaya menjelaskan, penguatan belanja kementerian dan lembaga di daerah juga akan terus didorong melalui berbagai program prioritas nasional yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, seperti percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program pemeriksaan kesehatan gratis.
Melalui strategi tersebut, pemerintah berharap belanja negara pada 2027 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*/)
