TITIKNOL.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi beban bagi fiskal negara.
Ia menegaskan kedua program prioritas pemerintah tersebut tidak memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menjelaskan, program-program tersebut dirancang dengan skema yang fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan negara apabila diperlukan.
Menurutnya, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian maupun efisiensi anggaran tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
“Itu kan program itu fleksibel, MBG kan fleksibel. Anda lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel, di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Ia menambahkan, berbagai lembaga pemeringkat internasional juga tidak mempersoalkan keberadaan program MBG maupun KDMP.
Salah satunya adalah S&P Ratings yang disebut lebih menyoroti sentimen pasar dibandingkan substansi program pemerintah tersebut.
Menurut Purbaya, saat bertemu dengan perwakilan S&P Ratings, pihak lembaga pemeringkat tersebut tidak mempertanyakan fondasi fiskal Indonesia maupun program-program prioritas pemerintah yang sedang berjalan.
“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya. Yang dipertanyakan hanya sentimen negatif yang ada di market. Tapi kalau pondasinya, tidak ada masalah,” katanya.
Ia optimistis pemerintah tetap mampu menjaga defisit APBN berada di bawah batas aman 3 persen meskipun berbagai program strategis nasional terus dijalankan secara bersamaan.
Purbaya juga membantah pandangan yang menyebut program MBG tidak memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap berbagai program sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi ekonomi.
“Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya bisa kita lihat, kita atur, dan kita kendalikan,” tegasnya.
Ia menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini masih cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan global, termasuk risiko kenaikan harga minyak dunia, sembari tetap menjalankan program-program prioritas yang telah dicanangkan pemerintah. (*/)
