TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Kalimantan Timur menyimpan potensi besar dalam pengembangan karbon biru yang tersimpan dalam ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, rawa asin, hingga terumbu karang.
Namun, di balik potensi tersebut, ada sederet tantangan yang bisa menghambat keberhasilan provinsi ini dalam memanfaatkannya secara maksimal.
Berikut tujuh tantangan utama yang dihadapi Kalimantan Timur dalam pengelolaan karbon biru:
1. Harga Karbon Belum Terkelola Optimal
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa karbon biru milik daerah harus dijual dengan harga tinggi untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal.
Namun, hingga kini, belum ada mekanisme kuat yang menjamin harga karbon bisa tetap tinggi dan menguntungkan daerah. Padahal, transaksi B2B (business to business) dengan negara lain sangat mungkin dilakukan.
“Karbon ini milik Kalimantan Timur. Hasilnya harus kembali untuk masyarakat di sini,” tegas Seno Aji, Rabu (27/8/2025).
2. Kurangnya Skema Pembagian Manfaat yang Jelas
Masyarakat lokal, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem pesisir, belum sepenuhnya dilibatkan dalam penentuan manfaat dari perdagangan karbon.
Skema benefit-sharing belum berjalan optimal, padahal dukungan warga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan.
3. Kerusakan Mangrove Akibat Alih Fungsi Lahan
Di era 1990–2000-an, Kalimantan Timur mengalami kerusakan mangrove besar-besaran akibat alih fungsi menjadi tambak. 65 persen kerusakan mangrove saat itu disebabkan aktivitas ini.
Kini, ekosistem pesisir masih menghadapi tekanan serupa, terutama jika tidak ada insentif ekonomi untuk masyarakat sekitar.
“Kalau masyarakat diminta menjaga mangrove tanpa insentif ekonomi, bagaimana mereka bisa bertahan?” ujar Mariski Nirwan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).
4. Minimnya Data dan Riset Ekosistem Pesisir
Meskipun Kaltim memiliki ekosistem mangrove luas dan strategis, data mengenai potensi karbon dari padang lamun dan lainnya masih belum final. Padahal, akurasi data penting untuk menarik investor karbon dan menentukan nilai perdagangan yang tepat.
5. Risiko Menjual Karbon Biru Terlalu Murah
Banyak negara mencari lahan karbon, sementara Indonesia punya sumber daya alamnya.
Namun, lemahnya posisi tawar dan kurangnya transparansi bisa membuat karbon biru Kaltim dijual terlalu murah di pasar global.
“Jangan sampai kita jual murah. Kita punya lahan, mereka butuh karbon,” tegas Mariski.
6. Regulasi Masih Belum Kuat dan Merata
Meski Indonesia sudah memiliki kerangka hukum seperti Nilai Ekonomi Karbon (NEK), sejumlah peraturan turunan masih butuh penguatan, terutama dalam hal transparansi harga dan perlindungan hak masyarakat adat dan pesisir.
Perlu aturan yang berpihak kepada kepentingan jangka panjang, bukan hanya keuntungan jangka pendek.
7. Ketergantungan pada Bantuan Luar dan Skema Sementara
Sebagian besar rencana pembangunan berbasis karbon biru di Kaltim masih bergantung pada skema pendanaan dari lembaga seperti World Bank.
Tanpa keberlanjutan dan kemandirian pengelolaan, potensi karbon biru bisa gagal menjadi sumber pendapatan daerah yang stabil.
Tentu saja, Kalimantan Timur memiliki potensi strategis sebagai pemasok karbon biru dunia. Namun, potensi ini hanya akan bernilai jika dikelola secara cerdas, adil, dan berkelanjutan. Tanpa penguatan regulasi, transparansi harga, dan pelibatan masyarakat lokal, Kaltim bisa kehilangan peluang besar ini, atau bahkan menjualnya terlalu murah. (*)
